Polisi Harus Usut Tuntas Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS, DPR: Ancaman Nyata Demokrasi
Sabtu, 14 Maret 2026 - 06:38 WIB
loading...
Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal di depan kantor YLBHI, Jakarta, setelah menyelesaikan podcast bertema kritik terhadap remiliterisasi, Kamis (12/3/2026). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus. Teror terhadap pembela HAM merupakan ancaman nyata bagi demokrasi.
Aksi brutal tersebut bukan kriminalitas biasa melainkan upaya percobaan pembunuhan sekaligus intimidasi terhadap pembela HAM.
Baca juga: Disiram Air Keras, KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus
"Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM. Kepolisian harus bergerak cepat, tangkap pelakunya, dan jerat dengan pasal pemberatan," tegas Abdullah, Sabtu (14/3/2026).
Legislator PKB ini juga menyoroti fakta bahwa tidak ada satu pun barang berharga milik korban yang hilang dalam kejadian tersebut. Hal ini memperkuat indikasi bahwa motif serangan murni ditujukan untuk melukai dan membungkam suara kritis masyarakat sipil.
Aksi brutal tersebut bukan kriminalitas biasa melainkan upaya percobaan pembunuhan sekaligus intimidasi terhadap pembela HAM.
Baca juga: Disiram Air Keras, KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus
"Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM. Kepolisian harus bergerak cepat, tangkap pelakunya, dan jerat dengan pasal pemberatan," tegas Abdullah, Sabtu (14/3/2026).
Legislator PKB ini juga menyoroti fakta bahwa tidak ada satu pun barang berharga milik korban yang hilang dalam kejadian tersebut. Hal ini memperkuat indikasi bahwa motif serangan murni ditujukan untuk melukai dan membungkam suara kritis masyarakat sipil.
Lihat Juga :
