Ketika Karisma Pergi, Nilai Harus Tetap Hidup
Jum'at, 06 Maret 2026 - 14:10 WIB
loading...
A
A
A
KH Mahrus Amin datang kemudian. Alumni KMI Gontor angkatan 1961 ini mulai menetap di Jakarta pada 2 Februari 1961. Ia dipercaya mengelola pendidikan. Istrinya, Hj Suniyati, adalah putri KH Abdul Manaf. Pertemuan Gontor dan Darunnajah terjadi dalam dirinya.
Drs H Kamaruzzaman melengkapi dengan pengalaman birokrasi dan militernya. Ketiganya bersepakat mendirikan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam pada 1960. Mereka bergerak bersama. Ada yang mengurus tanah, ada yang mengelola pendidikan, ada yang mengurusi perizinan dan jaringan.
Pada 1 April 1974, Pondok Pesantren Darunnajah resmi beroperasi di Ulujami. Santri pertamanya hanya tiga orang. Tiga orang yang menjadi awal dari ribuan tunas yang akan lahir kemudian.
KH Mahrus Amin sering mengajarkan falsafah pohon pisang di hadapan para santri. Lihatlah pohon pisang. Ia hanya berbuah sekali, lalu mati. Tapi sebelum mati, ia meninggalkan tunas-tunas baru di sekitarnya. Tunas ini harus dipisahkan, ditanam di tanah baru, agar tumbuh menjadi pohon-pohon baru yang juga bermanfaat.
Dari falsafah ini lahir Gerakan Seribu Pesantren Nusantara. KH Mahrus prihatin melihat belum meratanya kader-kader umat di pelosok. Menurutnya, perlu disebar pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk melahirkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan.
Kini, Darunnajah memiliki puluhan cabang di berbagai daerah. Setiap cabang adalah tunas yang tumbuh di tanah baru, beradaptasi dengan kondisi lokal, tapi tetap membawa DNA yang sama. Nilai-nilai panca Bina, panca Dharma dan semangat khidmah.
Pada 7 Oktober 1994, di hadapan para ulama dan umara, para pendiri Darunnajah mengikrarkan wakaf dengan pesan yang terus diulang hingga kini. Darunnajah harus tetap eksis dan berkembang sampai hari kiamat. Pesan ini bukan mantra, melainkan pengingat bahwa yang diwariskan bukan sekadar lembaga fisik, tapi nilai abadi.
Yang menarik, KH Mahrus tidak hanya mewariskan posisi, tapi juga cara berpikir. Cara membangun jaringan.
Pesantren Sidogiri di Pasuruan menawarkan model yang berbeda. Di sini, regenerasi tidak hanya menyangkut kepemimpinan spiritual, tapi juga sistem ekonomi yang menjadi perpanjangan dakwah.
KH Nawawi Thoyib, pada 1993, merasa prihatin melihat masyarakat di sekitarnya dicekik rentenir. Dalam suatu pengajian, beliau berkata dengan lantang. Tidak cukup kita hanya mengharamkan riba. Kita harus bisa memberi solusi. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat. Ia menjadi inspirasi bagi para ustadz muda untuk bergerak.
Mereka belajar, mencari jejaring, mengirimkan santri untuk pelatihan, hingga akhirnya mendirikan Koperasi BMT pada 1997 dengan modal awal Rp 13,5 juta dari 148 orang anggota.
Kini, BMT Sidogiri memiliki 256 cabang di 10 provinsi, dengan aset Rp 1,2 triliun. Yang menarik, Sidogiri dengan tegas memisahkan manajemen pesantren dan manajemen ekonomi. Ini memastikan bahwa nilai-nilai pesantren tidak tergerus oleh logika bisnis.
KH Nawawi Thoyib mungkin telah tiada. Tapi nilai inti yang ia wariskan tetap hidup. Ekonomi adalah perpanjangan dakwah, bukan tujuan. Setiap tahun, para pengurus BMT dari berbagai cabang berkumpul di pondok pusat. Mereka tidak hanya membahas laporan keuangan, tapi juga mengaji bersama, ziarah ke makam pendiri, dan memperbarui komitmen pada visi awal.
Jawaban atas pertanyaan ketiga: jaringan tetap utuh karena diikat oleh nilai, bukan hanya oleh figur. Alumni Sidogiri tersebar di seluruh Indonesia, mengelola cabang-cabang BMT, tetap terhubung dalam satu visi: melayani umat, memberdayakan ekonomi syariah.
Namun, tidak semua pesantren seberuntung Gontor, Darunnajah, atau Sidogiri. Di berbagai tempat, kita menyaksikan pesantren besar yang meredup atau bahkan mati setelah pendirinya wafat.
Penyebabnya beragam. Ada yang karena konflik internal antara anak-anak kiai, rebutan warisan, atau ketidakmampuan penerus yang hanya mengandalkan garis keturunan tanpa kapasitas memadai. Ada pula yang karena sistem kaderisasi tidak pernah dibangun, sehingga ketika pemimpin wafat, tidak ada satu pun yang siap menggantikan.
Di sebuah pesantren, misalnya, setelah kiai wafat, anak-anaknya justru sibuk memperebutkan aset. Santri bubar, kegiatan berhenti, dan pesantren yang dulu ramai kini hanya tinggal bangunan tua. Tragedi ini mengajarkan bahwa pewarisan nilai tidak cukup hanya dengan nasihat. Ia harus dilembagakan, dikaderkan, dan dijaga dengan sistem yang kuat.
Drs H Kamaruzzaman melengkapi dengan pengalaman birokrasi dan militernya. Ketiganya bersepakat mendirikan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam pada 1960. Mereka bergerak bersama. Ada yang mengurus tanah, ada yang mengelola pendidikan, ada yang mengurusi perizinan dan jaringan.
Pada 1 April 1974, Pondok Pesantren Darunnajah resmi beroperasi di Ulujami. Santri pertamanya hanya tiga orang. Tiga orang yang menjadi awal dari ribuan tunas yang akan lahir kemudian.
KH Mahrus Amin sering mengajarkan falsafah pohon pisang di hadapan para santri. Lihatlah pohon pisang. Ia hanya berbuah sekali, lalu mati. Tapi sebelum mati, ia meninggalkan tunas-tunas baru di sekitarnya. Tunas ini harus dipisahkan, ditanam di tanah baru, agar tumbuh menjadi pohon-pohon baru yang juga bermanfaat.
Dari falsafah ini lahir Gerakan Seribu Pesantren Nusantara. KH Mahrus prihatin melihat belum meratanya kader-kader umat di pelosok. Menurutnya, perlu disebar pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk melahirkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan.
Kini, Darunnajah memiliki puluhan cabang di berbagai daerah. Setiap cabang adalah tunas yang tumbuh di tanah baru, beradaptasi dengan kondisi lokal, tapi tetap membawa DNA yang sama. Nilai-nilai panca Bina, panca Dharma dan semangat khidmah.
Pada 7 Oktober 1994, di hadapan para ulama dan umara, para pendiri Darunnajah mengikrarkan wakaf dengan pesan yang terus diulang hingga kini. Darunnajah harus tetap eksis dan berkembang sampai hari kiamat. Pesan ini bukan mantra, melainkan pengingat bahwa yang diwariskan bukan sekadar lembaga fisik, tapi nilai abadi.
Yang menarik, KH Mahrus tidak hanya mewariskan posisi, tapi juga cara berpikir. Cara membangun jaringan.
Sidogiri: Ketika Nilai Inti Bertahan di Tengah Ekspansi
Pesantren Sidogiri di Pasuruan menawarkan model yang berbeda. Di sini, regenerasi tidak hanya menyangkut kepemimpinan spiritual, tapi juga sistem ekonomi yang menjadi perpanjangan dakwah.
KH Nawawi Thoyib, pada 1993, merasa prihatin melihat masyarakat di sekitarnya dicekik rentenir. Dalam suatu pengajian, beliau berkata dengan lantang. Tidak cukup kita hanya mengharamkan riba. Kita harus bisa memberi solusi. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat. Ia menjadi inspirasi bagi para ustadz muda untuk bergerak.
Mereka belajar, mencari jejaring, mengirimkan santri untuk pelatihan, hingga akhirnya mendirikan Koperasi BMT pada 1997 dengan modal awal Rp 13,5 juta dari 148 orang anggota.
Kini, BMT Sidogiri memiliki 256 cabang di 10 provinsi, dengan aset Rp 1,2 triliun. Yang menarik, Sidogiri dengan tegas memisahkan manajemen pesantren dan manajemen ekonomi. Ini memastikan bahwa nilai-nilai pesantren tidak tergerus oleh logika bisnis.
KH Nawawi Thoyib mungkin telah tiada. Tapi nilai inti yang ia wariskan tetap hidup. Ekonomi adalah perpanjangan dakwah, bukan tujuan. Setiap tahun, para pengurus BMT dari berbagai cabang berkumpul di pondok pusat. Mereka tidak hanya membahas laporan keuangan, tapi juga mengaji bersama, ziarah ke makam pendiri, dan memperbarui komitmen pada visi awal.
Jawaban atas pertanyaan ketiga: jaringan tetap utuh karena diikat oleh nilai, bukan hanya oleh figur. Alumni Sidogiri tersebar di seluruh Indonesia, mengelola cabang-cabang BMT, tetap terhubung dalam satu visi: melayani umat, memberdayakan ekonomi syariah.
Ketika Regenerasi Gagal
Namun, tidak semua pesantren seberuntung Gontor, Darunnajah, atau Sidogiri. Di berbagai tempat, kita menyaksikan pesantren besar yang meredup atau bahkan mati setelah pendirinya wafat.
Penyebabnya beragam. Ada yang karena konflik internal antara anak-anak kiai, rebutan warisan, atau ketidakmampuan penerus yang hanya mengandalkan garis keturunan tanpa kapasitas memadai. Ada pula yang karena sistem kaderisasi tidak pernah dibangun, sehingga ketika pemimpin wafat, tidak ada satu pun yang siap menggantikan.
Di sebuah pesantren, misalnya, setelah kiai wafat, anak-anaknya justru sibuk memperebutkan aset. Santri bubar, kegiatan berhenti, dan pesantren yang dulu ramai kini hanya tinggal bangunan tua. Tragedi ini mengajarkan bahwa pewarisan nilai tidak cukup hanya dengan nasihat. Ia harus dilembagakan, dikaderkan, dan dijaga dengan sistem yang kuat.
Lihat Juga :