Sekber GKSR Gelar Seminar, Menko Yusril Nilai Parliamentary Threshold Tak Perlu Ada
Rabu, 04 Maret 2026 - 09:19 WIB
loading...
A
A
A
"Ada 13 komisi, kalau satu partai minimum 1 kursi per komisi, maka ada 13 kursi minimun yang harus didapat satu fraksi. Bagaimana partai yang hanya dapat 12 kursi ke bawah? Supaya dapat 13, gabung dengan yang lain jadi satu fraksi. Ini cara yang sedang saya usulkan ke DPR. Ini jalan keluar lebih praktis," terangnya.
Yusril juga berjanji akan menjembatani GKSR dan elemen pro demokrasi, untuk mengakomodasi suara rakyat. Dia menyarankan, GKSR terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR.
"Pemerintah terbuka. Saya akan jadi penghubung dengan teman-teman semua," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKSR yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) mengapresiasi para tokoh bangsa, para pagar konstitusi, dan pejuang demokrasi yang hadir dalam forum tersebut.
OSO mengatakan GKSR hadir sebagai perwakilan kedaulatan rakyat. GKSR adalah kumpulan partai yang meski tak punya kursi, tapi punya legitimasi suara rakyat.
"Kami bukan gerakan antikonstitusi, 8 partai nonparlemen sah sebagai representasi warga negara. Kami mencegah kerdilisasi politik dan demokrasi, memastikan tak ada suara rakyat yang hilang," tegasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019 itu menilai, ambang batas parlemen berpotensi mengubah substansi demokrasi. Menurut dia, ketika jutaan rakyat suaranya hilang, yang hilang bukan hanta kursi, tapi kedaulatan dan konstitusi.
Demokrasi, sambung OSO, bukan hanya milik partai besar. "Demokrasi bukan kompetisi antar elite, setiap suara rakyat adalah kedaulatan, bukan angka statistik," ucapnya.
Secara teoritis, tambah OSO, PT akan menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, hal itu tidak menjamin kualitas parlemen dan stabilitas pemerintahan, justru membuang jutaan suara rakyat.
"PT menciptakan oligopolitik. PT pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat, mekanisme yang menghapus suara. Demokrasi tanpa representasi adalah prosedur kosong," tuturnya.
OSO mengungkapkan, jika PT tinggi dipertahankan, maka mematikan regenerasi, menguatkan politik biaya tinggi, mengonsolidasi kekuasaan terhadap segelintir partai, menumbuhkan apatisme dan legitimasi demokrasi.
Yusril juga berjanji akan menjembatani GKSR dan elemen pro demokrasi, untuk mengakomodasi suara rakyat. Dia menyarankan, GKSR terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR.
"Pemerintah terbuka. Saya akan jadi penghubung dengan teman-teman semua," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKSR yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) mengapresiasi para tokoh bangsa, para pagar konstitusi, dan pejuang demokrasi yang hadir dalam forum tersebut.
OSO mengatakan GKSR hadir sebagai perwakilan kedaulatan rakyat. GKSR adalah kumpulan partai yang meski tak punya kursi, tapi punya legitimasi suara rakyat.
"Kami bukan gerakan antikonstitusi, 8 partai nonparlemen sah sebagai representasi warga negara. Kami mencegah kerdilisasi politik dan demokrasi, memastikan tak ada suara rakyat yang hilang," tegasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019 itu menilai, ambang batas parlemen berpotensi mengubah substansi demokrasi. Menurut dia, ketika jutaan rakyat suaranya hilang, yang hilang bukan hanta kursi, tapi kedaulatan dan konstitusi.
Demokrasi, sambung OSO, bukan hanya milik partai besar. "Demokrasi bukan kompetisi antar elite, setiap suara rakyat adalah kedaulatan, bukan angka statistik," ucapnya.
Secara teoritis, tambah OSO, PT akan menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, hal itu tidak menjamin kualitas parlemen dan stabilitas pemerintahan, justru membuang jutaan suara rakyat.
"PT menciptakan oligopolitik. PT pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat, mekanisme yang menghapus suara. Demokrasi tanpa representasi adalah prosedur kosong," tuturnya.
OSO mengungkapkan, jika PT tinggi dipertahankan, maka mematikan regenerasi, menguatkan politik biaya tinggi, mengonsolidasi kekuasaan terhadap segelintir partai, menumbuhkan apatisme dan legitimasi demokrasi.
Lihat Juga :
