Wujudkan Ketahanan Pangan, Kemendagri Perkuat Interkonektivitas Cold Chain BUMD
Selasa, 03 Maret 2026 - 23:39 WIB
loading...
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra menegaskan, penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama pusat dan daerah. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mengungkap peran penting BUMD dalam mewujudkan ketahanan nasional. Salah satunya dengan memperkuat Interkonektivitas Rantai Dingin (Cold Chain).
Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Analisis Strategis bertema “Peran Strategis Kemendagri Membangun Interkonektivitas Rantai Dingin (Cold Chain) Berbasis BUMD Pangan Guna Penguatan Ketahanan Pangan Nasional”. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan sistem distribusi dan logistik pangan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra menegaskan, penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Baca juga: Kemendagri Ajak Kepala Daerah Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan
“Pemerintah daerah memegang peran yang sangat strategis dalam menjamin kelancaran distribusi, stabilisasi pasokan, serta pengelolaan logistik yang efektif. Dalam konteks ini, penguatan BUMD Pangan menjadi langkah konkret untuk membangun sistem cold chain yang terintegrasi,” ungkap Rochayati, Selasa (3/3/2026).
Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Analisis Strategis bertema “Peran Strategis Kemendagri Membangun Interkonektivitas Rantai Dingin (Cold Chain) Berbasis BUMD Pangan Guna Penguatan Ketahanan Pangan Nasional”. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan sistem distribusi dan logistik pangan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra menegaskan, penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Baca juga: Kemendagri Ajak Kepala Daerah Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan
“Pemerintah daerah memegang peran yang sangat strategis dalam menjamin kelancaran distribusi, stabilisasi pasokan, serta pengelolaan logistik yang efektif. Dalam konteks ini, penguatan BUMD Pangan menjadi langkah konkret untuk membangun sistem cold chain yang terintegrasi,” ungkap Rochayati, Selasa (3/3/2026).
Lihat Juga :
