Kejagung Buka Suara soal Hakim Beda Pendapat Vonis Kerry Anak Riza Chalid
Selasa, 03 Maret 2026 - 08:23 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau adanya kerugian negaranya akibat sebagai buah yang busuk, apakah pohon yang menghasilkan juga mengandung kebusukan juga? Apakah adanya kerugian BUMN atau kerugian keuangan negara itu akibat dari perbuatan melawan hukum? Tidak selalu begitu," tambah Mulyono.
Mulyono juga menyoroti pentingnya audit yang independen dalam menentukan kerugian negara pada perkara yang melibatkan bisnis BUMN yang kompleks. Ia menyebut audit seharusnya dilakukan secara mandiri sebelum proses penyidikan agar hasilnya objektif dan tidak terpengaruh pihak mana pun. "Mungkin saja hal itu dibatasi oleh penyidik dengan alasan tertentu," katanya.
Ia menilai auditor harus memiliki ruang yang cukup untuk melakukan investigasi secara profesional dengan metode audit yang lengkap, tanpa tekanan batas waktu maupun intervensi pihak lain. "Hal tersebut memengaruhi hasil audit yang dilakukan dengan baik dan benar," sambungnya.
Lebih lanjut, Mulyono juga menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi dalam menentukan kerugian negara, khususnya pada perkara yang melibatkan BUMN dengan proses bisnis kompleks. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman operasional yang jelas untuk membedakan antara kerugian bisnis dan kerugian negara.
Ia mengusulkan agar analisis hukum dilakukan secara berjenjang melalui uji korporatif, uji fiskal, dan uji pidana guna mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sah.
Mulyono juga menyoroti pentingnya audit yang independen dalam menentukan kerugian negara pada perkara yang melibatkan bisnis BUMN yang kompleks. Ia menyebut audit seharusnya dilakukan secara mandiri sebelum proses penyidikan agar hasilnya objektif dan tidak terpengaruh pihak mana pun. "Mungkin saja hal itu dibatasi oleh penyidik dengan alasan tertentu," katanya.
Ia menilai auditor harus memiliki ruang yang cukup untuk melakukan investigasi secara profesional dengan metode audit yang lengkap, tanpa tekanan batas waktu maupun intervensi pihak lain. "Hal tersebut memengaruhi hasil audit yang dilakukan dengan baik dan benar," sambungnya.
Lebih lanjut, Mulyono juga menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi dalam menentukan kerugian negara, khususnya pada perkara yang melibatkan BUMN dengan proses bisnis kompleks. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman operasional yang jelas untuk membedakan antara kerugian bisnis dan kerugian negara.
Ia mengusulkan agar analisis hukum dilakukan secara berjenjang melalui uji korporatif, uji fiskal, dan uji pidana guna mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sah.
(rca)
Lihat Juga :
