Konflik AS-Iran Berpotensi Meluas, ISI: Indonesia Harus Siap Hadapi Dampak Global
Minggu, 01 Maret 2026 - 21:24 WIB
loading...
Asap membubung di atas Teheran, Iran pada hari kedua serangan AS-Israel, Minggu (1/3/2026). FOTO/THE GUARDIAN
A
A
A
JAKARTA - Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi meluas hingga ke kawasan Indo-Pasifik apabila China memutuskan untuk terlibat secara lebih aktif. Keterlibatan China, baik dalam bentuk dukungan ekonomi, militer, maupun kehadiran angkatan laut di Teluk Persia, dapat menciptakan efek limpahan (spillover effect) yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan Asia.
Co-Director Kerja sama dan Hubungan Eksternal Indo Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha R. Kusumasomantri mengatakan, eskalasi lanjutan dari konflik AS-Iran dapat meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Selain itu, gangguan terhadap jalur pelayaran strategis serta intensifikasi operasi siber dan intelijen yang menyasar infrastruktur kritis negara-negara kawasan, termasuk ASEAN, menjadi skenario yang patut diantisipasi.
Konflik AS-Iran, kata Aisha, merupakan gambaran nyata evolusi peperangan modern. Konflik ini mencerminkan karakteristik peperangan generasi kelima, di mana operasi informasi, perang kognitif, dan pemanfaatan teknologi disruptif, seperti sistem nirawak, kecerdasan buatan, dan senjata presisi tinggi, menjadi elemen utama.
"Dimensi non-kinetik semakin menentukan arah konflik, sekaligus membentuk preseden bagi arsitektur keamanan global di masa depan," kata Aisha dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Menghadapi situasi tersebut, ISI berpandangan Indonesia perlu memperkuat kesiapan strategis tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Politik luar negeri bebas dan aktif tetap harus menjadi pijakan utama, dengan keterlibatan Indonesia di Timur Tengah difokuskan pada upaya perdamaian dan misi kemanusiaan.
Di sisi pertahanan, ISI merekomendasikan peningkatan kesiapsiagaan nasional melalui pengembangan strategi anti-decapitation, doktrin perang berlarut mandiri berbasis satuan kecil yang terfragmentasi, penguatan kapasitas anti-perang informasi, hingga penyempurnaan taktik evakuasi massa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak tidak langsung, mulai dari ancaman terhadap keamanan maritim, serangan siber, hingga tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dari aspek diplomasi, Indonesia dinilai memiliki modal signifikan untuk berperan sebagai peace broker. Reputasi sebagai negara dengan populasi Muslim moderat, pengalaman kepemimpinan di ASEAN dan G20, serta hubungan baik dengan berbagai pihak menjadi kekuatan strategis yang dapat dimanfaatkan.
"ISI menekankan pentingnya diplomasi aktif, baik melalui forum multilateral maupun jalur dialog informal, guna mendorong de-eskalasi konflik," kata Aisha.
Baca juga: Iran Klaim 200 Tentara AS Tewas dan Terluka dalam Serangan Balasan
Sementara itu, dari sisi ekonomi, potensi gangguan terhadap ketahanan energi, pasar keuangan, dan rantai pasok global menjadi perhatian serius, terutama jika jalur pelayaran vital seperti Selat Hormuz terganggu. Mitigasi proaktif melalui diversifikasi sumber energi, stabilisasi pasar keuangan, serta penguatan produksi domestik sangat krusial untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.
"Keselamatan WNI di kawasan konflik juga menjadi perhatian utama. Penguatan koordinasi lintas lembaga dalam pendataan, perlindungan, serta kesiapan evakuasi WNI, perlu dilakukan seiring meningkatnya risiko keamanan akibat potensi eskalasi militer," ujarnya.
Co-Director Kerja sama dan Hubungan Eksternal Indo Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha R. Kusumasomantri mengatakan, eskalasi lanjutan dari konflik AS-Iran dapat meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Selain itu, gangguan terhadap jalur pelayaran strategis serta intensifikasi operasi siber dan intelijen yang menyasar infrastruktur kritis negara-negara kawasan, termasuk ASEAN, menjadi skenario yang patut diantisipasi.
Konflik AS-Iran, kata Aisha, merupakan gambaran nyata evolusi peperangan modern. Konflik ini mencerminkan karakteristik peperangan generasi kelima, di mana operasi informasi, perang kognitif, dan pemanfaatan teknologi disruptif, seperti sistem nirawak, kecerdasan buatan, dan senjata presisi tinggi, menjadi elemen utama.
"Dimensi non-kinetik semakin menentukan arah konflik, sekaligus membentuk preseden bagi arsitektur keamanan global di masa depan," kata Aisha dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Menghadapi situasi tersebut, ISI berpandangan Indonesia perlu memperkuat kesiapan strategis tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Politik luar negeri bebas dan aktif tetap harus menjadi pijakan utama, dengan keterlibatan Indonesia di Timur Tengah difokuskan pada upaya perdamaian dan misi kemanusiaan.
Di sisi pertahanan, ISI merekomendasikan peningkatan kesiapsiagaan nasional melalui pengembangan strategi anti-decapitation, doktrin perang berlarut mandiri berbasis satuan kecil yang terfragmentasi, penguatan kapasitas anti-perang informasi, hingga penyempurnaan taktik evakuasi massa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak tidak langsung, mulai dari ancaman terhadap keamanan maritim, serangan siber, hingga tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dari aspek diplomasi, Indonesia dinilai memiliki modal signifikan untuk berperan sebagai peace broker. Reputasi sebagai negara dengan populasi Muslim moderat, pengalaman kepemimpinan di ASEAN dan G20, serta hubungan baik dengan berbagai pihak menjadi kekuatan strategis yang dapat dimanfaatkan.
"ISI menekankan pentingnya diplomasi aktif, baik melalui forum multilateral maupun jalur dialog informal, guna mendorong de-eskalasi konflik," kata Aisha.
Baca juga: Iran Klaim 200 Tentara AS Tewas dan Terluka dalam Serangan Balasan
Sementara itu, dari sisi ekonomi, potensi gangguan terhadap ketahanan energi, pasar keuangan, dan rantai pasok global menjadi perhatian serius, terutama jika jalur pelayaran vital seperti Selat Hormuz terganggu. Mitigasi proaktif melalui diversifikasi sumber energi, stabilisasi pasar keuangan, serta penguatan produksi domestik sangat krusial untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.
"Keselamatan WNI di kawasan konflik juga menjadi perhatian utama. Penguatan koordinasi lintas lembaga dalam pendataan, perlindungan, serta kesiapan evakuasi WNI, perlu dilakukan seiring meningkatnya risiko keamanan akibat potensi eskalasi militer," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
