Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fokus Wujudkan Nol Pengungsi di Tenda
Jum'at, 27 Februari 2026 - 07:27 WIB
loading...
A
A
A
Di sektor perlindungan sosial, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen dengan total 10.748 penerima, masing-masing 4.884 di Aceh, 4.151 di Sumatera Utara, dan 1.713 di Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi pemulihan.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Dari target 17.969 unit, saat ini telah terbangun 1.643 unit yang tersebar di tiga provinsi. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.
Tito mengatakan pembangunan hunian dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dukungan gotong royong dari sejumlah pihak. “Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya.
Tito menyampaikan upaya pemindahan warga dari tenda darurat ke hunian permanen juga menunjukkan progres nyata. Di Sumatera Barat, seluruh pengungsi telah keluar dari tenda (0 jiwa), sementara di Sumatera Utara jumlahnya menurun signifikan menjadi 850 jiwa.
Pemerintah terus mendorong percepatan agar target nol pengungsi di tenda dapat segera tercapai di seluruh wilayah terdampak. Dalam laporannya, Tito juga menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dengan mengutamakan data yang telah tervalidasi.
Pemerintah melalui BNPB menetapkan bantuan sebesar Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan. Komitmen kuat pemerintah pusat juga ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah terdampak.
Presiden RI menyetujui agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak dipotong, serta dikembalikan setara dengan alokasi tahun 2025 pascaefisiensi. Kebijakan ini memastikan kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dalam mendukung percepatan pemulihan.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Dari target 17.969 unit, saat ini telah terbangun 1.643 unit yang tersebar di tiga provinsi. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.
Tito mengatakan pembangunan hunian dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dukungan gotong royong dari sejumlah pihak. “Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya.
Tito menyampaikan upaya pemindahan warga dari tenda darurat ke hunian permanen juga menunjukkan progres nyata. Di Sumatera Barat, seluruh pengungsi telah keluar dari tenda (0 jiwa), sementara di Sumatera Utara jumlahnya menurun signifikan menjadi 850 jiwa.
Pemerintah terus mendorong percepatan agar target nol pengungsi di tenda dapat segera tercapai di seluruh wilayah terdampak. Dalam laporannya, Tito juga menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dengan mengutamakan data yang telah tervalidasi.
Pemerintah melalui BNPB menetapkan bantuan sebesar Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan. Komitmen kuat pemerintah pusat juga ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah terdampak.
Presiden RI menyetujui agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak dipotong, serta dikembalikan setara dengan alokasi tahun 2025 pascaefisiensi. Kebijakan ini memastikan kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dalam mendukung percepatan pemulihan.
Lihat Juga :
