Ekonomi Tumbuh, Kebijakan dan Langkah Pemkot Semarang Dinilai Jempolan

SEMARANG - Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Bangkit Aditya Wiryawan menilai kinerja Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang selama setahun terakhir, tepatnya sejak kepemimpinan Agustina-Iswar, menunjukkan tren positif, terutama dari sisi ekonomi makro.

Meski demikian, sejumlah catatan penting masih perlu menjadi perhatian, khususnya terkait pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,3 persen. Sementara itu, Kota Semarang mampu mencatatkan pertumbuhan sekitar 5,37 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

“Jadi saya menganggap kontribusi Pemkot Semarang untuk mempertahankan laju pertumbuhan itu cukup baik. Selama setahun terakhir stabilitas makro bisa terjaga,” ujarnya belum lama ini.

Ia juga menilai stabilitas tersebut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Semarang. Meski laju penurunannya belum secepat daerah lain, tren penurunan tetap terjadi dan patut diapresiasi.

“Secara umum saya melihat tren positif ini sebagai satu hal yang bisa diapresiasi,” terang dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip ini.

Menurutnya, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah respons cepat Pemkot Semarang dalam menangani persoalan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang masif dilakukan dalam setahun terakhir.

Program bantuan operasional RT cukup jenius mendorong belanja masyarakat, sehingga roda ekonomi tetap berputar. Namun demikian, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tetap berasal dari peran aktif masyarakat.

“Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah itu positif,” katanya.

Dalam hal pemerataan pembangunan, ia mengakui infrastruktur di wilayah pusat kota relatif lebih baik dibandingkan daerah pinggiran dan perbatasan. Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan apabila tidak segera diatasi.

Sementara itu, program transportasi publik gratis seperti feeder dan BRT merupakan kebijakan yang sangat membantu masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan.

“Program ini bagus dan bisa diapresiasi. Kalau bisa diperluas, ini sangat membantu pengeluaran anak sekolah dan masyarakat yang masih kekurangan akses transportasi,” jelasnya.

Ke depan, tantangan besar Pemkot Semarang masih berkutat pada persoalan rob di wilayah utara. Menurutnya, pemkot memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan tersebut, sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif serta sinergi dengan proyek-proyek besar seperti pembangunan tanggul laut.

Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah kota dalam mengurangi ketimpangan penduduk.

“Mungkin kemiskinan bukan masalah utama di Semarang, tapi ketimpangannya. Diharapkan muncul inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang benar-benar berhasil,” pungkasnya.