Bersejarah! Indonesia Akan Pimpin Sidang Ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa
Senin, 23 Februari 2026 - 13:38 WIB
loading...
A
A
A
“Di bawah Kepresidenan Indonesia, Dewan HAM PBB akan tetap teguh menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang setara dan universal bagi semua,” ungkapnya.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, sebuah komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM yang universal.
Sidharto menuturkan sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi dan menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis dalam pembangunan SDM berkelanjutan.
Sesi ke-61 akan menjadi forum penting untuk membahas isu-isu tematis maupun situasi HAM yang sedang menjadi perhatian global. Isu tematik yang diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Dewan HAM PBB juga akan membahas mengenai kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara antara lain Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, serta Iran juga menjadi agenda pembahasan.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, sebuah komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM yang universal.
Sidharto menuturkan sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi dan menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis dalam pembangunan SDM berkelanjutan.
Sesi ke-61 akan menjadi forum penting untuk membahas isu-isu tematis maupun situasi HAM yang sedang menjadi perhatian global. Isu tematik yang diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Dewan HAM PBB juga akan membahas mengenai kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara antara lain Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, serta Iran juga menjadi agenda pembahasan.
(jon)
Lihat Juga :
