Eks Kapolres Bima Kota Tersangka Narkoba, Pakar Hukum: Hukuman Oknum Polri Harus Lebih Berat

Menurut Ketua Bidang Hukum DPP MKGR ini, sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa, Polri harus tegas dan tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika serta psikotropika baik oleh masyarakat maupun oknum internal Polri. Pengambilan tindakan tidak dipengaruhi oleh opini yang terbentuk di media dan menjadi acuan menghukum tersangka.

"Penegak hukum menegaskan komitmen untuk bertindak tegas tanpa henti. Kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota Polri memicu tuntutan agar adanya evaluasi sistemik dan pengawasan berkala yang lebih ketat dalam institusi," kata Waketum DPP Bapera ini.

Doktor lulusan UNS dan Borobudur ini menambahkan hukuman berat terhadap kasus narkotika menjadi pesan tegas bahwa negara tidak boleh kalah. Sebab, narkotika menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam masa depan generasi muda dan merusak sendi-sendi sosial bangsa.

"Komitmen Polri bersih-bersih oknum yang merusak institusi Polri dan dukungan publik dinilai menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan narkotika secara menyeluruh di Indonesia," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.