Ekstremisme Kekerasan di Asia Tenggara

Ridwan al-Makassary
Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

PADA 12 Februari 2026 ini, dunia kembali merayakan Hari Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (The International Day for the Prevention of Violent Extremism) dengan nada getir: ekstremisme kekerasan masih acap terjadi pada tingkat global, regional, nasional. Ekstremisme sendiri tidak terbit dari ruang hampa sejarah.

Ia acap tumbuh di mana ketidakadilan tetap ada, di mana suara-suara dibungkam, dan di mana individu, terutama generasi muda, merasa dikucilkan dari kesempatan, identitas, dan kepemilikan. Namun, ia terbit dari luka sosial, ketidakadilan yang dibiarkan, identitas yang diperalat, dan tafsir agama maupun ideologi yang dimanipulasi.

Karenanya, ekstremisme kekerasan tetap menjadi salah satu tantangan paling rumit di planet bumi, yang mempengaruhi komunitas lintas wilayah, budaya, dan agama. Di Asia Tenggara, kita memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ekstremisme kekerasan, sejak dari jaringan terorisme transnasional, termasuk Jemaah Islamiyah dan ISIS, hingga radikalisasi berbasis identitas etno-religius.

Indonesia pernah diguncang bom Bali; Filipina berhadapan dengan konflik bersenjata di Mindanao; Thailand Selatan mengalami siklus kekerasan yang berkepanjangan akibat pengabaian budaya; sementara Myanmar menunjukkan bagaimana nasionalisme eksklusif dapat bersalin rupa menjadi tragedi kemanusiaan. Negara selalu merespons dengan pendekatan kemanan.

Padahal pendekatan keamanan semata tidak pernah cukup, lantaran ekstremisme kekerasan bukan hanya soal senjata dan bom, tetapi juga berkenaan dengan krisis makna. Terlepas dari itu. Asia Tenggara sesungguhnya memiliki modal sosial yang kuat.

Tradisi Islam Nusantara, Buddhist compassion, kearifan lokal Filipina, dan budaya gotong royong di berbagai komunitas adalah sumber daya moral yang luar biasa. Murungnya, modal ini acap takluk di hadapan politik identitas yang sempit.

Agama, ketika direduksi menjadi alat mobilisasi politik, mudah terjebak dalam dikotomi “kami” versus “mereka.” Namun, agama yang berakar pada spiritualitas dan kemanusiaan justru menjadi vaksin terhadap ekstremisme. Konsep rahmatan lil ‘alamin dan nilai-nilai persaudaraan manusia seharusnya menjadi fondasi kebijakan publik, bukan sekadar retorika seremonial.

Dengan demikian, Asia Tenggara bukan hanya wilayah yang rentan terhadap ekstremisme, namun ia juga menyediakan laboratorium harapan. Keragaman etnis dan agama yang relatif hidup berdampingan selama berabad-abad adalah bukti bahwa pluralisme bukan utopia.

Tantangan 2026 adalah memastikan generasi muda tidak hanya menjadi konsumen narasi digital, tetapi produsen perdamaian. Literasi kritis, empati lintas identitas, dan kepemimpinan etis harus menjadi arus utama pendidikan guna menghancurkan benih-benih ekstremisme.

Di Indonesia, misalnya, pendekatan berbasis masyarakat, yang melibatkan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil, telah menunjukkan hasil signifikan. Filipina, melalui proses perdamaian di Bangsamoro, memberi contoh bagaimana pengakuan politik dapat mereduksi kekerasan.

Pengalaman-pengalaman ini perlu diperkuat sebagai pembelajaran berharga untuk tingkat regional. Dalam skala regional, ASEAN sendiri memiliki peluang besar untuk memajukan kerja sama lintas negara dalam pencegahan ekstremisme berbasis hak asasi manusia. Tanpa komitmen regional yang serius, ekstremisme akan terus bergerak melampaui batas-batas negara.

Dewasa ini, wajah baru ekstremisme bergerak lincah di ruang digital. Algoritma media sosial mempercepat polarisasi. Narasi kebencian dibungkus dalam estetika yang memikat generasi muda, dan juga identitas diproduksi sebagai komoditas emosional.

Generasi Z di Asia Tenggara hidup dalam lanskap digital yang serba terhubung, namun acap rapuh secara sosial. Ketika ketimpangan ekonomi membesar, partisipasi politik terasa jauh, dan juga agama direduksi menjadi slogan, maka ruang kosong itu diisi oleh ideologi yang menawarkan kepalasuan dan banalitas.

Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ekstremisme acap berkelindan dengan krisis kemanusiaan: pengungsi, konflik bersenjata, dan diskriminasi struktural. Ketika komunitas merasa terpinggirkan secara sistemik, maka narasi kekerasan menemukan momentumnya.

Karenanya, memperingati hari internasional ini seharusnya tidak berhenti pada seminar dan deklarasi. Ia harus menjadi refleksi moral kolektif, yaitu sudahkah kita menghapus akar ketidakadilan yang menjadi bahan bakar ekstremisme?

Pencegahan ekstremisme tidak bisa dilakukan dengan hanya berbicara tentang deradikalisasi. Namun, harus berbicara tentang keadilan sosial, literasi digital, dan etika kewargaan global. Lebih jauh, pencegahan ekstremisme berarti memperkuat narasi kebajikan bersama yaitu shared humanity.

Ia membutuhkan kolaborasi ulama, pendeta, biksu, akademisi, aktivis muda, dan negara dalam satu orkestrasi etika. Selama dua dekade terakhir, negara-negara Asia Tenggara telah mengembangkan kerangka counter-terrorism yang relatif kuat. Namun, tantangan hari ini menuntut pergeseran paradigma: dari countering menuju preventing, dari responsif ke transformatif.

Selain itu, ketahanan sosial (social resilience) juga menjadi hal penting. Komunitas yang inklusif, pendidikan yang kritis, ekonomi yang adil, dan ruang dialog yang terbuka adalah benteng paling kokoh melawan ekstremisme.

Lebih jauh, penghapusan ekstremisme mengingatkan kita bahwa perdamaian dibangun melalui tindakan kita sehari-hari, yaitu belajar mendengarkan tinimbang memberi label (stereotip), melibatkan tinimbang mengucilkan, dan memilih welas asih tinimbang balas kebencian. Mencegah ekstremisme kekerasan dapat dimulai dengan memperkuat ikatan yang menyatukan masyarakat multi-budaya dan multi-agama, dan juga memastikan bahwa setiap orang merasa didengar, dihargai, dan dihormati secara setara.

Pungkasannya, pencegahan ekstremisme adalah proyek kemanusiaan yang belum selesai. Ia bukan sekadar agenda keamanan, melainkan panggilan nurani. Kita tidak sedang melawan ideologi semata, namun, kita sedang menjaga martabat manusia yang dihardik.

Karenanya, Hari Internasional untuk pencegahan ekstremisme kekerasan mengingatkan kita bahwa perdamaian bukanlah keadaan pasif. Ia adalah kerja aktif, sabar, dan berkelanjutan. Secara praktis, untuk mencegah ekstremisme kekerasan membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan.

Ia membutuhkan pembangunan kepercayaan di setiap lini masyarakat. Ini menyerukan kemitraan antara masyarakat sipil, pendidik, pemimpin agama, jaringan pemuda, dan pemerintah. Singkatnya, ia menuntut kita untuk mengatasi akar penyebab daripada hanya menyahuti konsekuensi yang terjadi.