Kemenhaj: Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Pertegas Posisi BPKH
Jum'at, 13 Februari 2026 - 07:32 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Kemenhaj Kaji Keberangkatan Jamaah Umrah dari Asrama Haji
"Usulan perubahan norma yang ingin kami sampaikan dalam konteks hierarkis kelembagaan itu, BPKH bertanggung jawab seperti undang-undang sebelumnya terhadap Presiden melalui Menteri, artinya pembinaan penuh dan koordinasi sepenuhnya, dan kita bicara berbagai kebijakan pengelolaan keuangan, BPKH itu wajib menyampaikannya pada pemegang mandat," tutur dia melanjutkan.
Selain itu, dia meminta BPKH menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Dia mengatakan setiap kebijakan strategis terkait pengelolaan keuangan haji harus dikomunikasikan kepada menteri.
"BPKH wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala, itu tadi yang saya jelaskan sejak awal, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," jelasnya.
"Usulan perubahan norma yang ingin kami sampaikan dalam konteks hierarkis kelembagaan itu, BPKH bertanggung jawab seperti undang-undang sebelumnya terhadap Presiden melalui Menteri, artinya pembinaan penuh dan koordinasi sepenuhnya, dan kita bicara berbagai kebijakan pengelolaan keuangan, BPKH itu wajib menyampaikannya pada pemegang mandat," tutur dia melanjutkan.
Selain itu, dia meminta BPKH menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Dia mengatakan setiap kebijakan strategis terkait pengelolaan keuangan haji harus dikomunikasikan kepada menteri.
"BPKH wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala, itu tadi yang saya jelaskan sejak awal, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," jelasnya.
(shf)
Lihat Juga :
