Gus Yaqut Ajukan Praperadilan, KPK Hormati Hak Hukum Tersangka
Rabu, 11 Februari 2026 - 12:53 WIB
loading...
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Foto/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati hak hukum Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons Gus Yaqut mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan tersangka.
"KPK menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia tahun 2023-2024,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/2/2026).
Budi menjelaskan, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. "KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sistem peradilan pidana," ujarnya.
Baca juga: Gus Yaqut Ajukan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji oleh KPK
Budi menegaskan pihaknya seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelum mengumumkan dua orang tersangka pada Januari 2026, KPK terlebih dulu menerbitkan sprindik umum.
"Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," ucapnya.
"KPK menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia tahun 2023-2024,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/2/2026).
Budi menjelaskan, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. "KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sistem peradilan pidana," ujarnya.
Baca juga: Gus Yaqut Ajukan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji oleh KPK
Budi menegaskan pihaknya seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelum mengumumkan dua orang tersangka pada Januari 2026, KPK terlebih dulu menerbitkan sprindik umum.
"Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," ucapnya.
Lihat Juga :
