Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dinilai Temui Jalan Buntu
Kamis, 05 Februari 2026 - 22:38 WIB
loading...
A
A
A
"Pengusaha besar menghadapi risiko perubahan kebijakan yang tidak konsisten, sementara pengusaha menengah sangat bergantung pada kepercayaan investor. Ketika regulasi sering berubah, investor, terutama asing, yang akan menahan diri," ungkapnya.
Abraham mengingatkan, persoalan ini berdampak langsung pada citra Indonesia di mata global. Data World Justice Project, yang menempatkan indeks penegakan hukum Indonesia pada posisi relatif rendah menjadi sinyal bahwa pembenahan sistem hukum bersifat mendesak, bukan pilihan.
Kemudian Hikmahanto Jumawa menambahkan, perubahan kebijakan yang tidak konsisten ini membuat minimnya investasi dari luar negeri ke Indonesia. Banyak investor asing yang sejatinya tertarik masuk ke Indonesia, namun sayangnya, persoalan hukum membuat mereka memilih jalur lain. Bukan ke luar kawasan, melainkan ke negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.
Hal ini dimungkinkan karena adanya skema perdagangan ASEAN, dimana produk yang dibuat di negara anggota dapat masuk ke Indonesia dengan tarif sangat rendah, bahkan nol persen. Akibatnya, Indonesia tetap menjadi pasar utama, tetapi lapangan kerja dan nilai tambah justru dinikmati negara lain.
Diskusi publik ini diharapkan tidak berhenti pada kritik, tetapi berkembang menjadi ruang pencarian solusi berbasis data dan pemikiran lintas sektor. Di tengah target pertumbuhan ekonomi 2026, profesionalisme penegakan hukum dinilai sebagai salah satu kunci untuk memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang dipercaya, adil, dan berkelanjutan.
Abraham mengingatkan, persoalan ini berdampak langsung pada citra Indonesia di mata global. Data World Justice Project, yang menempatkan indeks penegakan hukum Indonesia pada posisi relatif rendah menjadi sinyal bahwa pembenahan sistem hukum bersifat mendesak, bukan pilihan.
Kemudian Hikmahanto Jumawa menambahkan, perubahan kebijakan yang tidak konsisten ini membuat minimnya investasi dari luar negeri ke Indonesia. Banyak investor asing yang sejatinya tertarik masuk ke Indonesia, namun sayangnya, persoalan hukum membuat mereka memilih jalur lain. Bukan ke luar kawasan, melainkan ke negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.
Hal ini dimungkinkan karena adanya skema perdagangan ASEAN, dimana produk yang dibuat di negara anggota dapat masuk ke Indonesia dengan tarif sangat rendah, bahkan nol persen. Akibatnya, Indonesia tetap menjadi pasar utama, tetapi lapangan kerja dan nilai tambah justru dinikmati negara lain.
Diskusi publik ini diharapkan tidak berhenti pada kritik, tetapi berkembang menjadi ruang pencarian solusi berbasis data dan pemikiran lintas sektor. Di tengah target pertumbuhan ekonomi 2026, profesionalisme penegakan hukum dinilai sebagai salah satu kunci untuk memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang dipercaya, adil, dan berkelanjutan.
(abd)
Lihat Juga :
