Komisi IV DPR Usul Pemanfaatan PNBP VMS untuk Nelayan Kecil
Kamis, 05 Februari 2026 - 14:06 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan hadiah Lebaran pada nelayan kecil terkait kebijakan Vessel Monitoring System (VMS). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan hadiah Lebaran pada nelayan kecil terkait kebijakan Vessel Monitoring System (VMS).
“Output dari kebijakan VMS ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ayo kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil,” ujar Alex.
Baca juga: KKP Serahkan Bantuan Mesin Kapal untuk Nelayan di Cilincing
Harapan itu disampaikan politikus PDIP saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja yang beragendakan pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman itu dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamen KKP Didit Herdiawan Ashaf, dan Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani beserta jajaran.
Diketahui, VMS adalah sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib dipasang pada kapal berizin pusat (biasanya di atas 30 GT atau bekas daerah bermigrasi).
Kegunaannya melacak posisi dan aktivitas secara real-time. VMS bermanfaat meningkatkan keselamatan (fitur alarm), efisiensi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.
Hingga April 2025 lalu, sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 kapal yang mengantongi izin dari pemerintah pusat.
Alex juga mengapresiasi Menteri KP yang telah menggaransi akan ada percepatan pemberian izin bagi pengusaha perikanan yang memasang VMS. “Dengan semakin banyaknya nelayan yang menggunakan VMS tentunya menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap,” kata Ketua PDIP Sumatera Barat ini.
Sementara, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memprediksi produksi ikan nasional periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 3,57 juta ton. Angka tersebut terdiri dari kontribusi produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton yang mengandalkan optimalisasi masa panen serta produksi ikan tangkap sebesar 1,52 juta ton dengan tetap memperhatikan dinamika cuaca dan musim penangkapan.
“Output dari kebijakan VMS ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ayo kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil,” ujar Alex.
Baca juga: KKP Serahkan Bantuan Mesin Kapal untuk Nelayan di Cilincing
Harapan itu disampaikan politikus PDIP saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja yang beragendakan pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman itu dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamen KKP Didit Herdiawan Ashaf, dan Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani beserta jajaran.
Diketahui, VMS adalah sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib dipasang pada kapal berizin pusat (biasanya di atas 30 GT atau bekas daerah bermigrasi).
Kegunaannya melacak posisi dan aktivitas secara real-time. VMS bermanfaat meningkatkan keselamatan (fitur alarm), efisiensi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.
Hingga April 2025 lalu, sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 kapal yang mengantongi izin dari pemerintah pusat.
Alex juga mengapresiasi Menteri KP yang telah menggaransi akan ada percepatan pemberian izin bagi pengusaha perikanan yang memasang VMS. “Dengan semakin banyaknya nelayan yang menggunakan VMS tentunya menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap,” kata Ketua PDIP Sumatera Barat ini.
Sementara, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memprediksi produksi ikan nasional periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 3,57 juta ton. Angka tersebut terdiri dari kontribusi produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton yang mengandalkan optimalisasi masa panen serta produksi ikan tangkap sebesar 1,52 juta ton dengan tetap memperhatikan dinamika cuaca dan musim penangkapan.
(jon)
Lihat Juga :
