Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Ketua Komite III DPD RI: Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Daerah
Rabu, 04 Februari 2026 - 17:24 WIB
loading...
A
A
A
“Hal ini menjadi perhatian kita bersama, pemerintah sampai di tingkat desa bahkan RT harus semakin peka dengan kondisi masyarakat dan jangan sampai kondisi tertentu menghilangkan harapan hidup anak-anak. Jika hanya karena tidak mampu membeli buku atau alat tulis lalu seorang anak memilih mengakhiri hidupnya, maka kita layak bertanya di mana kehadiran negara? Di mana pemerintah daerah?” ucapnya.
Filep mempertanyakan pemanfaatan anggaran pendidikan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ia juga menyoroti kewajiban alokasi 20% anggaran pendidikan yang dinilai belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya bagi keluarga tidak mampu.
Baca juga: Siswa SD Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Rocky Gerung: Ada yang Enggak Beres dengan Republik
“Untuk apa anggaran pendidikan 20% jika kebutuhan dasar sekolah anak-anak tidak terpenuhi? Jika perlengkapan sekolah masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin?” ujarnya.
Senator Papua Barat ini menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan berbagai kebijakan pendidikan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar dan juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari kebutuhan dasar anak didik yang semestinya terpenuhi, manfaat nyata bagi setiap anak, sehingga tidak perlu ada lagi korban akibat persoalan ekonomi dalam pendidikan.
Filep mempertanyakan pemanfaatan anggaran pendidikan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ia juga menyoroti kewajiban alokasi 20% anggaran pendidikan yang dinilai belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya bagi keluarga tidak mampu.
Baca juga: Siswa SD Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Rocky Gerung: Ada yang Enggak Beres dengan Republik
“Untuk apa anggaran pendidikan 20% jika kebutuhan dasar sekolah anak-anak tidak terpenuhi? Jika perlengkapan sekolah masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin?” ujarnya.
Senator Papua Barat ini menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan berbagai kebijakan pendidikan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar dan juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari kebutuhan dasar anak didik yang semestinya terpenuhi, manfaat nyata bagi setiap anak, sehingga tidak perlu ada lagi korban akibat persoalan ekonomi dalam pendidikan.
Lihat Juga :
