MGBKI dan 3 Organisasi Kedokteran Desak Lembaga Bentukan Menkes Ditata Ulang

JAKARTA - Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) mengkritik Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) yang dinilai bermaksud mempertahankan berbagai lembaga bentukan menkes meski telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945. Para guru besar ini mendesak seluruh instrumen yang lahir dari kewenangan menkes harus ditata ulang atau dikocok ulang sebagai konsekuensi mutlak negara hukum.

Sikap tegas tersebut disampaikan MGBKI bersama Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Aliansi Ketahanan Kesehatan Indonesia, dan MDP Watch dalam siaran pers bersama di Jakarta, Selasa (4/2/2026). Hal ini menyusul Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Nomor 182/PUU-XXII/2024. Baca juga: Ketua MK Suhartoyo Menangis Saat Tutup Sidang Putusan Terakhir Bersama Arief Hidayat

Ketua Umum MGBKI, Budi Iman Santoso mengatakan, siaran pers Kemenkes tertanggal 31 Januari 2026 justru menunjukkan indikasi penolakan terhadap putusan MK. Padahal, sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK bersifat final, mengikat, dan tidak membuka ruang tafsir sepihak oleh pemerintah.

“Ini bukan soal perbedaan pendapat kebijakan, tetapi soal ketaatan konstitusional. Mengabaikan putusan MK sama artinya dengan menempatkan kekuasaan eksekutif di atas konstitusi,” katanya.

MK secara eksplisit menegaskan bahwa kolegium adalah entitas keilmuan yang independen, dibentuk oleh komunitas akademik dan profesi, bukan oleh menkes. ”Karena itu, pembentukan kolegium kedokteran dan kesehatan oleh kekuasaan menteri dinilai melanggar prinsip independensi ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.

Dalam putusannya, MK juga memangkas kewenangan menkes hanya pada fungsi administratif, seperti pengesahan dan pencatatan, tanpa hak mencampuri substansi keilmuan. "Putusan MK juga menegaskan bahwa pengawasan etika dan disiplin profesi bukan lagi kewenangan pemerintah pusat maupun daerah," paparnya.

Dengan demikian, lanjutnya, kewenangan menkes dalam mengatur dan menunjuk anggota sejumlah lembaga dan instrumen dinilai tidak memiliki dasar konstitusional dan harus segera ditata ulang atau kocok ulang. "Ini adalah konsekuensi logis negara hukum yang taat konstitusi," tegasnya.

Ketua Umum MDP Watch, Norman Zainal mengatakan, pembiaran terhadap kondisi ini akan menciptakan preseden berbahaya bagi tata kelola profesi kesehatan. “Jika putusan MK saja bisa diabaikan, maka runtuhlah prinsip negara hukum,” ujarnya.

Atas dasar itu, MGBKI dan organisasi pendukung secara tegas menuntut penataan ulang total terhadap seluruh lembaga yang dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Kesehatan dan telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. "Termasuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Kolegium Kedokteran dan Kolegium kesehatan, serta Majelis Disiplin Profesi,” katanya.

Koordinator Aliansi Ketahanan Kesehatan Indonesia, Baharuddin, menilai penataan ulang tersebut bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan menyangkut keselamatan pasien dan mutu pendidikan kedokteran. “Intervensi kekuasaan dalam ranah keilmuan selalu berujung pada degradasi mutu dan konflik kepentingan,” katanya. Baca juga: BPOM Gandeng BNN dan Polri Awasi Peredaran dan Penyalahgunaan Whip Pink

Sementara itu, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, M Nasser menegaskan, kepatuhan terhadap putusan MK merupakan kewajiban absolut seluruh penyelenggara negara. “Tidak ada ruang kompromi dalam soal konstitusi,” ujarnya.

Dia mengatakan, keempat organisasi tersebut akan terus mengawal implementasi Putusan MK dan mengingatkan bahwa pengabaian terhadap konstitusi di sektor kesehatan bukan hanya persoalan administratif. "Tapi sebuah ancaman serius terhadap demokrasi, independensi profesi, dan keselamatan publik," tegasnya.