Paradoks Persaudaraan Manusia di Asia Tenggara
Rabu, 04 Februari 2026 - 07:54 WIB
loading...
A
A
A
Krisis Rohingya di Myanmar menunjukkan bagaimana absennya persaudaraan manusia berakar pada nasionalisme yang disekuritisasi. Dalam perspektif securitization theory (Buzan, Wæver, dan de Wilde), identitas etnis-keagamaan Rohingya dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensi bagi negara, sehingga kekerasan menjadi sah atas nama keamanan.
Di sini, manusia direduksi menjadi faktor risiko. Human fraternity justru bekerja sebaliknya, yaitu menuntut proses desekuritisasi (desecuritization), dengan mengembalikan kelompok minoritas sebagai subjek bermartabat, bukan objek ketakutan. Tanpa itu, stabilitas kawasan hanya akan menjadi stabilitas semu.
Pengalaman Filipina Selatan menawarkan pelajaran berbeda. Proses perdamaian Bangsamoro menegaskan bahwa persaudaraan manusia tidak mungkin tumbuh-kembang tanpa keadilan struktural. Menggunakan kerangka teori pengakuan (Charles Taylor), konflik berlarut-larut (protracted conflict) di Mindanao bukan semata soal keamanan, namun soal pengingkaran martabat kolektif komunitas Bangsa Muslim Moro.
Ketika negara mengakui identitas dan hak politik mereka melalui otonomi, maka kekerasan kehilangan legitimasi. Dalam konteks ini, human fraternity bukanlah retorika moral, melainkan hasil dari desain institusional yang adil.
Indonesia, sebagai satu negara besar di Asia Tenggara, menyajikan dinamika yang lebih subtil. Ia sering dipuji sebagai model pluralisme, tetapi polarisasi berbasis agama dalam politik elektoral memperlihatkan betapa rapuhnya persaudaraan manusia dalam beberapa pemilu presiden terakhir di tanah air. Dalam kerangka kohesi sosial dan perdamaian sehari-hari (Mac Ginty), ketahanan Indonesia justru bertumpu pada praktik keseharian, yaitu jejaring antar-warga, peran organisasi keagamaan moderat, dan etika publik yang menolak kekerasan terbuka.
Namun, ketika agama direduksi menjadi alat mobilisasi politik, persaudaraan manusia mengalami erosi simbolik. Kasus ini menegaskan bahwa human fraternity membutuhkan ethical restraint (etika menahan diri) dalam demokrasi.
Lebih jauh, Asia Tenggara adalah paradoks. Ia dikenal sebagai kawasan yang relatif damai dibanding Timur Tengah atau Afrika yang acap bergolak dengan konflik kekerasan, tetapi Asia Tenggara juga menyimpan luka-luka kemanusiaan yang belum sembuh. Agama-agama besar hidup berdampingan dengan tradisi lokal, namun kerap ditarik ke dalam politik eksklusif. Demokrasi prosedural tumbuh, tetapi sering kali rapuh di hadapan populisme identitas.
Di sini, manusia direduksi menjadi faktor risiko. Human fraternity justru bekerja sebaliknya, yaitu menuntut proses desekuritisasi (desecuritization), dengan mengembalikan kelompok minoritas sebagai subjek bermartabat, bukan objek ketakutan. Tanpa itu, stabilitas kawasan hanya akan menjadi stabilitas semu.
Pengalaman Filipina Selatan menawarkan pelajaran berbeda. Proses perdamaian Bangsamoro menegaskan bahwa persaudaraan manusia tidak mungkin tumbuh-kembang tanpa keadilan struktural. Menggunakan kerangka teori pengakuan (Charles Taylor), konflik berlarut-larut (protracted conflict) di Mindanao bukan semata soal keamanan, namun soal pengingkaran martabat kolektif komunitas Bangsa Muslim Moro.
Ketika negara mengakui identitas dan hak politik mereka melalui otonomi, maka kekerasan kehilangan legitimasi. Dalam konteks ini, human fraternity bukanlah retorika moral, melainkan hasil dari desain institusional yang adil.
Indonesia, sebagai satu negara besar di Asia Tenggara, menyajikan dinamika yang lebih subtil. Ia sering dipuji sebagai model pluralisme, tetapi polarisasi berbasis agama dalam politik elektoral memperlihatkan betapa rapuhnya persaudaraan manusia dalam beberapa pemilu presiden terakhir di tanah air. Dalam kerangka kohesi sosial dan perdamaian sehari-hari (Mac Ginty), ketahanan Indonesia justru bertumpu pada praktik keseharian, yaitu jejaring antar-warga, peran organisasi keagamaan moderat, dan etika publik yang menolak kekerasan terbuka.
Namun, ketika agama direduksi menjadi alat mobilisasi politik, persaudaraan manusia mengalami erosi simbolik. Kasus ini menegaskan bahwa human fraternity membutuhkan ethical restraint (etika menahan diri) dalam demokrasi.
Lebih jauh, Asia Tenggara adalah paradoks. Ia dikenal sebagai kawasan yang relatif damai dibanding Timur Tengah atau Afrika yang acap bergolak dengan konflik kekerasan, tetapi Asia Tenggara juga menyimpan luka-luka kemanusiaan yang belum sembuh. Agama-agama besar hidup berdampingan dengan tradisi lokal, namun kerap ditarik ke dalam politik eksklusif. Demokrasi prosedural tumbuh, tetapi sering kali rapuh di hadapan populisme identitas.
Lihat Juga :
