Indonesia Gabung BoP Trump, DPR: Keberpihakan Indonesia terhadap Perdamaian Palestina Tak Boleh Luntur
Selasa, 03 Februari 2026 - 15:23 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan keberpihakan Indonesia terhadap perdamaian Palestina tak boleh luntur meski telah bergabung BoP bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: X
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan keberpihakan Indonesia terhadap perdamaian Palestina tak boleh luntur meski telah bergabung Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menentang penjajahan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
“Keberpihakan Indonesia pada perdamaian Palestina tidak boleh luntur. Itu yang menjadi dasar kita bergabung ke BOP sejak awal,” ujar Amelia, Selasa (3/2/2026).
Baca juga: Guru Besar UGM Ungkap Manfaat Indonesia Masuk BoP Bikinan Trump
Keanggotaan Indonesia di BoP atau Dewan Perdamaian harus diikuti dengan sikap tegas bila terjadi pelanggaran berulang yang mencederai tujuan perdamaian. Dia meminta keberadaan Indonesia di BoP tak sekedar simbolik belaka.
BoP dibentuk sebagai wadah negara yang memiliki komitmen kuat terhadap penghentian konflik dan perlindungan warga sipil. Amelia menilai perlu ada langkah evaluasi yang dilakukan Indonesia bila BoP melenceng dari tujuan awal.
“Kalau di dalam perjalanan justru terjadi pelanggaran kemanusiaan apalagi dilakukan secara berulang, maka itu harus menjadi perhatian serius. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Menurut dia, Indonesia memiliki posisi penting dalam BoP bukan sekadar pengikut keputusan negara lain. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan keberatan dan mendorong forum tetap berada di jalur perdamaian.
“Kita bukan negara followers. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah. Kalau ada pihak yang terus melanggar tentu ada konsekuensi yang harus dibahas bersama,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem Dapil Jawa Tengah VII.
Komisi I DPR menilai evaluasi terhadap efektivitas BOP sebagai hal yang wajar jika pelanggaran terus berulang tanpa ada mekanisme korektif yang jelas. Keanggotaan Indonesia di forum internasional harus memberi manfaat konkret bagi upaya perdamaian, bukan justru membiarkan kekerasan berlanjut.
“Kalau BOP keluar dari tujuan awalnya, maka pemerintah perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Prinsip kita jelas mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk pelanggaran kemanusiaan,” kata Amelia.
“Keberpihakan Indonesia pada perdamaian Palestina tidak boleh luntur. Itu yang menjadi dasar kita bergabung ke BOP sejak awal,” ujar Amelia, Selasa (3/2/2026).
Baca juga: Guru Besar UGM Ungkap Manfaat Indonesia Masuk BoP Bikinan Trump
Keanggotaan Indonesia di BoP atau Dewan Perdamaian harus diikuti dengan sikap tegas bila terjadi pelanggaran berulang yang mencederai tujuan perdamaian. Dia meminta keberadaan Indonesia di BoP tak sekedar simbolik belaka.
BoP dibentuk sebagai wadah negara yang memiliki komitmen kuat terhadap penghentian konflik dan perlindungan warga sipil. Amelia menilai perlu ada langkah evaluasi yang dilakukan Indonesia bila BoP melenceng dari tujuan awal.
“Kalau di dalam perjalanan justru terjadi pelanggaran kemanusiaan apalagi dilakukan secara berulang, maka itu harus menjadi perhatian serius. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Menurut dia, Indonesia memiliki posisi penting dalam BoP bukan sekadar pengikut keputusan negara lain. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan keberatan dan mendorong forum tetap berada di jalur perdamaian.
“Kita bukan negara followers. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah. Kalau ada pihak yang terus melanggar tentu ada konsekuensi yang harus dibahas bersama,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem Dapil Jawa Tengah VII.
Komisi I DPR menilai evaluasi terhadap efektivitas BOP sebagai hal yang wajar jika pelanggaran terus berulang tanpa ada mekanisme korektif yang jelas. Keanggotaan Indonesia di forum internasional harus memberi manfaat konkret bagi upaya perdamaian, bukan justru membiarkan kekerasan berlanjut.
“Kalau BOP keluar dari tujuan awalnya, maka pemerintah perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Prinsip kita jelas mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk pelanggaran kemanusiaan,” kata Amelia.
(jon)
Lihat Juga :
