Masuknya Luhut dalam Penanganan Covid-19 Dianggap Aneh
Kamis, 17 September 2020 - 08:30 WIB
loading...
A
A
A
Sehingga, penunjukan LBP secara kasat mata hanya akan bikin kacau organisasi penanganan Covid-19. Tapi, masuknya LBP sebetulnya untuk menemani Doni Monardo. Karena Doni Monardo dianggap tidak bisa mengendalikan Satgas Covid-19 di bawahnya. Seperti baru baru ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan PSBB yang diperketat.
Maka itu, Uchok menganggap, masuknya LBP itu bukan bermaksud pemerintah akan serius mengendalikan Covid-19 atau untuk menjamin kesehatan rakyat. Tapi hanya akan mengendalikan gubernur yang lain, agar jangan tiba-tiba menerapkan PSBB seperti dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan
"Dengan kata lain, masuknya LBP dalam penanganan Covid, menjaga agar Menko Perekonomian Airlangga tidak 'kepentok' pintu ketika tiba-tiba Anies Baswedan menginjak rem darurat," pungkasnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai dilibatkannya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam pengawasan penanganan Covid-19 di sembilan provinsi membuat tidak jelas apa yang terjadi di lingkaran Istana.
"Sebelumnya, Presiden telah menunjuk Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Dari namanya, kita bisa menyebut bahwa ini seperti jabatan sapu jagat," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Kamis (17/9/2020).
Ray mengatakan, semua pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi berada di bawah satu koordinasi: Erick Tohir. Tapi, dengan munculnya LBP, kewenangan besar Erick itu seperti layu. Hal ini memberi sinyal bahwa, pertama, Erick Thohir dinilai Presiden gagal dalam hal mengemban tugasnya.
Maka itu, Uchok menganggap, masuknya LBP itu bukan bermaksud pemerintah akan serius mengendalikan Covid-19 atau untuk menjamin kesehatan rakyat. Tapi hanya akan mengendalikan gubernur yang lain, agar jangan tiba-tiba menerapkan PSBB seperti dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan
"Dengan kata lain, masuknya LBP dalam penanganan Covid, menjaga agar Menko Perekonomian Airlangga tidak 'kepentok' pintu ketika tiba-tiba Anies Baswedan menginjak rem darurat," pungkasnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai dilibatkannya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam pengawasan penanganan Covid-19 di sembilan provinsi membuat tidak jelas apa yang terjadi di lingkaran Istana.
"Sebelumnya, Presiden telah menunjuk Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Dari namanya, kita bisa menyebut bahwa ini seperti jabatan sapu jagat," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Kamis (17/9/2020).
Ray mengatakan, semua pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi berada di bawah satu koordinasi: Erick Tohir. Tapi, dengan munculnya LBP, kewenangan besar Erick itu seperti layu. Hal ini memberi sinyal bahwa, pertama, Erick Thohir dinilai Presiden gagal dalam hal mengemban tugasnya.
Lihat Juga :
