Kepala BRIN Tekankan Pendekatan Holistik Pencegahan Krisis Ekologis dan Bencana Alam
Jum'at, 30 Januari 2026 - 15:40 WIB
loading...
Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam upaya pencegahan krisis ekologis dan penanggulangan bencana alam. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam upaya pencegahan krisis ekologis dan penanggulangan bencana alam. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola sumber daya alam dan relasi sosial-politik.
Dalam sambutannya di Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan Krisis Ekologis dan Bencana Alam, BRIN memiliki mandat untuk hadir secara aktif dalam penyelesaian persoalan kebencanaan di Indonesia sebagaimana juga disorot dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI kemarin. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai teknologi kebencanaan.
Baca juga: BRIN: Indonesia Jadi Negara Terbesar Kedua Korban Bencana Alam
“BRIN saat ini menjadi backbone penyedia citra satelit untuk mendukung kebutuhan BNPB dan berbagai pihak. Selain itu, kami juga mengembangkan teknologi air siap minum dari air banjir (arsinum) yang telah dimanfaatkan masyarakat dan mendapat apresiasi dari DPR,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Selain arsinum, BRIN juga tengah menyempurnakan teknologi early warning system untuk banjir, erosi, dan longsor, melengkapi sistem peringatan dini tsunami yang telah dimiliki. Penyempurnaan dilakukan berbasis pemetaan wilayah rentan, pemasangan sensor, serta pemanfaatan serat optik untuk memantau pergeseran tanah dan potensi risiko bencana.
Namun demikian, ia menekankan, krisis ekologis tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis. Krisis lingkungan juga merupakan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara berbagai aktor dalam sistem sosial mulai dari masyarakat, pelaku ekonomi, hingga aktor politik dan pemerintah.
“Krisis ekologi tidak hanya terjadi karena persoalan alam, tetapi juga karena dinamika dalam sistem sosial. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara aktor ekonomi, politik, dan masyarakat sipil turut memengaruhi bagaimana alam dikelola,” katanya.
Karena itu, FGD diharapkan tidak hanya membahas solusi teknologi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola sumber daya alam, termasuk regulasi sektoral dan lintas sektoral, sistem desentralisasi, serta perubahan sistem politik yang berdampak pada pengelolaan lingkungan.
Arif manambahkan BRIN akan berperan pada dua sisi sekaligus yakni melalui riset kebijakan dan tata kelola serta pengembangan teknologi kebencanaan seperti pemanfaatan drone untuk mendeteksi korban tertimbun maupun ketersediaan air tanah.
“Dengan pendekatan yang komprehensif, kita diharapkan dapat merumuskan terobosan kebijakan, regulasi, dan teknologi yang mampu mencegah krisis ekologis sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana,” ujar Arif.
Dalam sambutannya di Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan Krisis Ekologis dan Bencana Alam, BRIN memiliki mandat untuk hadir secara aktif dalam penyelesaian persoalan kebencanaan di Indonesia sebagaimana juga disorot dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI kemarin. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai teknologi kebencanaan.
Baca juga: BRIN: Indonesia Jadi Negara Terbesar Kedua Korban Bencana Alam
“BRIN saat ini menjadi backbone penyedia citra satelit untuk mendukung kebutuhan BNPB dan berbagai pihak. Selain itu, kami juga mengembangkan teknologi air siap minum dari air banjir (arsinum) yang telah dimanfaatkan masyarakat dan mendapat apresiasi dari DPR,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Selain arsinum, BRIN juga tengah menyempurnakan teknologi early warning system untuk banjir, erosi, dan longsor, melengkapi sistem peringatan dini tsunami yang telah dimiliki. Penyempurnaan dilakukan berbasis pemetaan wilayah rentan, pemasangan sensor, serta pemanfaatan serat optik untuk memantau pergeseran tanah dan potensi risiko bencana.
Namun demikian, ia menekankan, krisis ekologis tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis. Krisis lingkungan juga merupakan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara berbagai aktor dalam sistem sosial mulai dari masyarakat, pelaku ekonomi, hingga aktor politik dan pemerintah.
“Krisis ekologi tidak hanya terjadi karena persoalan alam, tetapi juga karena dinamika dalam sistem sosial. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara aktor ekonomi, politik, dan masyarakat sipil turut memengaruhi bagaimana alam dikelola,” katanya.
Karena itu, FGD diharapkan tidak hanya membahas solusi teknologi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola sumber daya alam, termasuk regulasi sektoral dan lintas sektoral, sistem desentralisasi, serta perubahan sistem politik yang berdampak pada pengelolaan lingkungan.
Arif manambahkan BRIN akan berperan pada dua sisi sekaligus yakni melalui riset kebijakan dan tata kelola serta pengembangan teknologi kebencanaan seperti pemanfaatan drone untuk mendeteksi korban tertimbun maupun ketersediaan air tanah.
“Dengan pendekatan yang komprehensif, kita diharapkan dapat merumuskan terobosan kebijakan, regulasi, dan teknologi yang mampu mencegah krisis ekologis sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana,” ujar Arif.
(jon)
Lihat Juga :
