PBNU Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden
Selasa, 27 Januari 2026 - 13:13 WIB
loading...
Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana pembentukan Menteri Kepolisian merupakan sikap yang tepat. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Ia menilai penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana pembentukan Menteri Kepolisian merupakan sikap yang tepat untuk menjaga independensi dan marwah Polri.
Gus Fahrur menegaskan, gagasan menaruh Polri di bawah kementerian bukan sekadar soal struktur, melainkan soal garis kendali yang berpotensi membuka ruang tarik-menarik politik. “Kalau rantai komando dibuat berlapis dan diseret ke ruang politik, yang pertama terpukul adalah netralitas. Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan,” katanya, Selasa (27/1/2026). Baca juga: Kapolri: Sangat Ideal Polri Berada Langsung di Bawah Presiden
Menurutnya, alasan Kapolri soal “matahari kembar” adalah peringatan serius. Jika ada dua pusat kendali, maka penegakan hukum rawan bias, keputusan lambat, dan akuntabilitas kabur.
“Kita jangan membangun model yang justru memperpanjang birokrasi dan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab. Dalam urusan keamanan, negara butuh satu komando yang tegas dan profesional,” ujarnya.
Gus Fahrur menambahkan, wacana jabatan politik baru di atas Polri berisiko menjadi pintu masuk politisasi institusi penegak hukum. “Kalau mau evaluasi Polri, perkuat pengawasan, perbaiki kualitas pelayanan, benahi integritas. Bukan menambah jabatan politik yang bisa menggeser orientasi pengabdian menjadi orientasi kekuasaan,” lanjutnya.
Gus Fahrur juga menyebut pernyataan Kapolri yang memilih “menjadi petani” sebagai simbol penolakan terhadap kompromi jabatan yang dapat menggerus kehormatan institusi. “Kadang yang menjaga negara bukan kalimat panjang, tapi keberanian menolak. Sikap seperti ini harus diapresiasi: jabatan boleh ditawarkan, tapi marwah institusi tidak untuk ditukar,” tuturnya. Baca juga: Muktamar NU dan Jalan yang Lurus
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR merespons gagasan reposisi kelembagaan Polri, termasuk opsi menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Kapolri mengungkap pernah ada tawaran personal agar ia bersedia menjadi “menteri kepolisian”, namun ia menolak. Alasannya langkah itu berisiko memunculkan “matahari kembar” dalam rantai komando. Kapolri bahkan menyatakan lebih memilih “menjadi petani” ketimbang mengorbankan integritas institusi.
Gus Fahrur menegaskan, gagasan menaruh Polri di bawah kementerian bukan sekadar soal struktur, melainkan soal garis kendali yang berpotensi membuka ruang tarik-menarik politik. “Kalau rantai komando dibuat berlapis dan diseret ke ruang politik, yang pertama terpukul adalah netralitas. Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan,” katanya, Selasa (27/1/2026). Baca juga: Kapolri: Sangat Ideal Polri Berada Langsung di Bawah Presiden
Menurutnya, alasan Kapolri soal “matahari kembar” adalah peringatan serius. Jika ada dua pusat kendali, maka penegakan hukum rawan bias, keputusan lambat, dan akuntabilitas kabur.
“Kita jangan membangun model yang justru memperpanjang birokrasi dan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab. Dalam urusan keamanan, negara butuh satu komando yang tegas dan profesional,” ujarnya.
Gus Fahrur menambahkan, wacana jabatan politik baru di atas Polri berisiko menjadi pintu masuk politisasi institusi penegak hukum. “Kalau mau evaluasi Polri, perkuat pengawasan, perbaiki kualitas pelayanan, benahi integritas. Bukan menambah jabatan politik yang bisa menggeser orientasi pengabdian menjadi orientasi kekuasaan,” lanjutnya.
Gus Fahrur juga menyebut pernyataan Kapolri yang memilih “menjadi petani” sebagai simbol penolakan terhadap kompromi jabatan yang dapat menggerus kehormatan institusi. “Kadang yang menjaga negara bukan kalimat panjang, tapi keberanian menolak. Sikap seperti ini harus diapresiasi: jabatan boleh ditawarkan, tapi marwah institusi tidak untuk ditukar,” tuturnya. Baca juga: Muktamar NU dan Jalan yang Lurus
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR merespons gagasan reposisi kelembagaan Polri, termasuk opsi menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Kapolri mengungkap pernah ada tawaran personal agar ia bersedia menjadi “menteri kepolisian”, namun ia menolak. Alasannya langkah itu berisiko memunculkan “matahari kembar” dalam rantai komando. Kapolri bahkan menyatakan lebih memilih “menjadi petani” ketimbang mengorbankan integritas institusi.
(poe)
Lihat Juga :
