Legislator PDIP Soroti Ketidakadilan terhadap Guru Madrasah Swasta Kemenag

Legislator dari Dapil Jabar VIII ini mengingatkan bahwa sebagian besar madrasah berdiri di atas tanah wakaf, dibangun dan dirawat secara swadaya oleh masyarakat, dengan minim perhatian dan intervensi negara. Dalam kondisi sarana terbatas, para guru madrasah tetap bertahan mengajar, sering kali tanpa kepastian honor dan tanpa jaminan masa depan.

“Negara menikmati hasilnya: jutaan anak bangsa dididik, karakter dibangun, nilai keagamaan dijaga. Tapi ketika bicara keadilan kepegawaian, guru madrasah selalu berada di barisan terakhir,” katanya.

Selly menegaskan, publik berhak memperoleh gambaran yang jernih mengenai prioritas anggaran negara. “Kalau negara mampu mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk program baru dan mengangkat ribuan petugas dalam waktu singkat, seharusnya negara juga mampu memberikan afirmasi yang adil bagi guru madrasah yang telah puluhan tahun mengabdi dan bahkan sudah lulus passing grade,” tegas Mantan Bupati Cirebon ini.

Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, lanjut Selly, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong dan pengakuan passing grade Kemenag 2023 sebagai pelamar prioritas. Selain itu, ada akses PPPK yang adil bagi guru madrasah swasta dan Penempatan ASN/PPPK di madrasah yang diselenggarakan masyarakat serta penataan ulang kebijakan kepegawaian agar tidak diskriminatif antar kementerian.

“Guru madrasah adalah garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika negara terus menunda penghargaan terhadap pengabdian mereka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan sosial, tetapi masa depan pendidikan nasional itu sendiri,” pungkasnya.