Dorong RUU Konsultan Pajak, IKPI: Perlindungan Wajib Pajak Jadi Prioritas
Senin, 26 Januari 2026 - 09:36 WIB
loading...
Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld bakal memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai landasan hukum profesi yang kuat dan berkelanjutan saat Rakor IKPI 2026 di Jakarta, 24-25 Januari 2026. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan konsistensi organisasinya dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai landasan hukum profesi yang kuat dan berkelanjutan. Keberadaan UU Konsultan Pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak sebagai penyedia jasa profesional.
“RUU ini bukan hanya untuk kepentingan profesi, tetapi untuk melindungi wajib pajak dan memastikan layanan perpajakan yang berkualitas,” ujar Vaudy dalam Rakor IKPI 2026 di Jakarta, 24-25 Januari 2026.
Baca juga: Anggota DPR Ajak IKPI Dorong RUU Konsultan Pajak Dituntaskan
RUU Konsultan Pajak telah memperoleh dukungan dari DPR RI dengan alasan utama untuk menjaga kepentingan publik serta memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik pendampingan pajak.
Menurut Vaudy, regulasi tersebut juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui praktik jasa yang profesional, berintegritas, dan terstandar.
Adanya UU Konsultan Pajak, standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi diharapkan menjadi lebih jelas dan terstruktur.
IKPI telah membentuk tim perumus RUU sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal proses legislasi tersebut sekaligus memastikan substansi regulasi sejalan dengan kebutuhan lapangan.
Vaudy menambahkan perjuangan UU Konsultan Pajak juga dibarengi dengan penguatan tata kelola internal, pembaruan standar profesi, serta peningkatan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang adil, implementatif, dan berpihak pada kepentingan nasional,” katanya.
“RUU ini bukan hanya untuk kepentingan profesi, tetapi untuk melindungi wajib pajak dan memastikan layanan perpajakan yang berkualitas,” ujar Vaudy dalam Rakor IKPI 2026 di Jakarta, 24-25 Januari 2026.
Baca juga: Anggota DPR Ajak IKPI Dorong RUU Konsultan Pajak Dituntaskan
RUU Konsultan Pajak telah memperoleh dukungan dari DPR RI dengan alasan utama untuk menjaga kepentingan publik serta memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik pendampingan pajak.
Menurut Vaudy, regulasi tersebut juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui praktik jasa yang profesional, berintegritas, dan terstandar.
Adanya UU Konsultan Pajak, standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi diharapkan menjadi lebih jelas dan terstruktur.
IKPI telah membentuk tim perumus RUU sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal proses legislasi tersebut sekaligus memastikan substansi regulasi sejalan dengan kebutuhan lapangan.
Vaudy menambahkan perjuangan UU Konsultan Pajak juga dibarengi dengan penguatan tata kelola internal, pembaruan standar profesi, serta peningkatan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang adil, implementatif, dan berpihak pada kepentingan nasional,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
