Satu Dekade Upaya Pemerintah Bangun Internet Sehat dan Ruang Digital Ramah Anak
Jum'at, 23 Januari 2026 - 10:52 WIB
loading...
Satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya membangun ruang digital yang sehat, aman, dan produktif melalui program INSAN. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya membangun ruang digital yang sehat, aman, dan produktif melalui program INSAN (Internet Sehat dan Aman). Program yang diinisiasi pada 2013 ini dirancang untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia.
Tujuannnya agar pemanfaatan internet berlangsung secara positif, bertanggung jawab, dan terlindungi dari berbagai risiko konten negatif. Seperti penipuan daring, konten pornografi, kekerasan, serta disinformasi dan hoaks. Baca juga: Tips Menggunakan Internet yang Aman, Nomor 2 Paling Bahaya
Program INSAN dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, roadshow edukatif, dan forum diskusi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah pusat maupun daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas literasi digital di seluruh Indonesia. Acara seperti Festival Internet Aman untuk Anak diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan digital anak terhadap risiko dunia maya melalui edukasi dan pendampingan dari orang tua serta guru.
Pada waktu yang hampir bersamaan, Pemerintah Indonesia juga telah menjalin kolaborasi strategis dengan Asia Internet Coalition (AIC), yang beranggotakan perusahaan teknologi global seperti Google, Yahoo, eBay, Skype, dan PayPal. Kemitraan ini bertujuan memperluas jangkauan edukasi penggunaan internet yang sehat dan aman, termasuk melalui berbagai inisiatif publik seperti peringatan Safer Internet Day di Indonesia.
“Penguatan literasi digital merupakan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa. Edukasi internet sehat sejak dini tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan dari konten berisiko, tetapi juga membentuk budaya digital yang produktif, kritis, dan beretika,” kata Rini Wijayanti, pakar kebijakan teknologi dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia.
Dosen Bisnis Digital di Program Vokasi Universitas Indonesia, Dede Suryanto mengatakan, dalam satu dekade terakhir, fokus kebijakan pemerintah semakin diarahkan pada penciptaan ruang digital yang ramah anak. Ia mengamati, pemerintah mengedepankan pendekatan perlindungan berbasis edukasi, pendampingan orang tua dan guru, serta penguatan regulasi yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam ekosistem digital.
”Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan pembatasan teknis, tetapi memerlukan penguatan literasi, ketahanan digital, dan peran aktif keluarga serta sekolah,” tambah dosen Bisnis Digital di Program Vokasi Universitas Indonesia, Dede Suryanto.
Dalam konteks global, langkah yang ditempuh Indonesia tersebut sejalan dengan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola digital internasional. Salah satu contoh inisiatif penting di tingkat global adalah pembentukan Dewan Pengawas Facebook (Facebook Oversight Board) pada tahun 2020.
Dewan independen ini bertugas meninjau dan mengevaluasi keputusan moderasi konten yang bersifat kompleks dan sensitif di platform Facebook dan Instagram. Sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Baca juga: MNC Peduli dan MNC University Ajak Anggota PMR Bijak Bermedia Sosial
Indonesia turut berkontribusi dalam inisiatif global tersebut melalui keterlibatan Endy M Bayuni, jurnalis senior Indonesia, yang ditunjuk sebagai salah satu anggota pendiri Dewan Pengawas Facebook sejak Mei 2020. Bersama para pakar internasional lainnya, Endy Bayuni berperan dalam memastikan penerapan standar moderasi konten yang adil, berimbang, dan menghormati kebebasan berekspresi, sekaligus menekan penyebaran konten berbahaya.
Sejak mulai beroperasi, Dewan Pengawas Facebook telah menghasilkan ratusan keputusan dan rekomendasi strategis yang secara signifikan meningkatkan akuntabilitas platform terhadap penggunanya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lebih dari 300 keputusan dan rekomendasi telah dikeluarkan. Tingkat respons yang melampaui 75%. Menunjukkan kemajuan nyata dalam transparansi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam moderasi konten digital.
Tujuannnya agar pemanfaatan internet berlangsung secara positif, bertanggung jawab, dan terlindungi dari berbagai risiko konten negatif. Seperti penipuan daring, konten pornografi, kekerasan, serta disinformasi dan hoaks. Baca juga: Tips Menggunakan Internet yang Aman, Nomor 2 Paling Bahaya
Program INSAN dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, roadshow edukatif, dan forum diskusi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah pusat maupun daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas literasi digital di seluruh Indonesia. Acara seperti Festival Internet Aman untuk Anak diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan digital anak terhadap risiko dunia maya melalui edukasi dan pendampingan dari orang tua serta guru.
Pada waktu yang hampir bersamaan, Pemerintah Indonesia juga telah menjalin kolaborasi strategis dengan Asia Internet Coalition (AIC), yang beranggotakan perusahaan teknologi global seperti Google, Yahoo, eBay, Skype, dan PayPal. Kemitraan ini bertujuan memperluas jangkauan edukasi penggunaan internet yang sehat dan aman, termasuk melalui berbagai inisiatif publik seperti peringatan Safer Internet Day di Indonesia.
“Penguatan literasi digital merupakan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa. Edukasi internet sehat sejak dini tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan dari konten berisiko, tetapi juga membentuk budaya digital yang produktif, kritis, dan beretika,” kata Rini Wijayanti, pakar kebijakan teknologi dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia.
Dosen Bisnis Digital di Program Vokasi Universitas Indonesia, Dede Suryanto mengatakan, dalam satu dekade terakhir, fokus kebijakan pemerintah semakin diarahkan pada penciptaan ruang digital yang ramah anak. Ia mengamati, pemerintah mengedepankan pendekatan perlindungan berbasis edukasi, pendampingan orang tua dan guru, serta penguatan regulasi yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam ekosistem digital.
”Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan pembatasan teknis, tetapi memerlukan penguatan literasi, ketahanan digital, dan peran aktif keluarga serta sekolah,” tambah dosen Bisnis Digital di Program Vokasi Universitas Indonesia, Dede Suryanto.
Dalam konteks global, langkah yang ditempuh Indonesia tersebut sejalan dengan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola digital internasional. Salah satu contoh inisiatif penting di tingkat global adalah pembentukan Dewan Pengawas Facebook (Facebook Oversight Board) pada tahun 2020.
Dewan independen ini bertugas meninjau dan mengevaluasi keputusan moderasi konten yang bersifat kompleks dan sensitif di platform Facebook dan Instagram. Sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Baca juga: MNC Peduli dan MNC University Ajak Anggota PMR Bijak Bermedia Sosial
Indonesia turut berkontribusi dalam inisiatif global tersebut melalui keterlibatan Endy M Bayuni, jurnalis senior Indonesia, yang ditunjuk sebagai salah satu anggota pendiri Dewan Pengawas Facebook sejak Mei 2020. Bersama para pakar internasional lainnya, Endy Bayuni berperan dalam memastikan penerapan standar moderasi konten yang adil, berimbang, dan menghormati kebebasan berekspresi, sekaligus menekan penyebaran konten berbahaya.
Sejak mulai beroperasi, Dewan Pengawas Facebook telah menghasilkan ratusan keputusan dan rekomendasi strategis yang secara signifikan meningkatkan akuntabilitas platform terhadap penggunanya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lebih dari 300 keputusan dan rekomendasi telah dikeluarkan. Tingkat respons yang melampaui 75%. Menunjukkan kemajuan nyata dalam transparansi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam moderasi konten digital.
(poe)
Lihat Juga :
