Yusril Ungkap Isu Polri di Bawah Kementerian Dibahas di Komisi Percepatan Reformasi Polri
Rabu, 21 Januari 2026 - 16:03 WIB
loading...
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pihaknya membahas pembenahan struktur dari Polri. Pembahasan berkaitan dengan perlu atau tidaknya Polri berada di bawah Kementerian. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri ternyata membahas pembenahan struktur dari Polri. Struktur yang dibahas berkaitan dengan perlu atau tidaknya Polri berada di bawah sebuah Kementerian.
"Kalau dikatakan perdebatan sih tidak sebenarnya, tapi ada ide-ide, ada yang tetap ingin mempertahankan struktur Kepolisian tetap seperti sekarang. Ada juga pikiran-pikiran menghendaki Kepolisian itu ada kementerian," kata Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, Rabu (21/1/2026).
Baca juga: Komisi Percepatan Reformasi Polri Minta Laras Faizati, Adetya Pramandira, dan Fathul Munif Dibebaskan
Yusril menjelaskan, sampai saat ini Komisi Reformasi masih terus melakukan pembahasan terkait struktur Polri. Ia mengatakan bahwa salah satu isu ini juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Itu memang ada kepikiran seperti itu, dan belum diputuskan. Barangkali juga nanti komite Percepatan Reformasi Polri itu akan menyampaikan beberapa alternatif, rekomendasi kepada Presiden yang kita serahkan kepada beliau untuk memilih alternatif yang lain," jelas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyampaikan bahwa laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan segera disampaikan para Presiden Prabowo Subianto di akhir Januari 2026.
Baca juga: Banyak Kompromi, Bivitri Khawatir Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri Tidak Terlalu Kuat
"Memang paling tidak pada akhir bulan Januari ini sudah disusun draf laporan itu dan kami mengadakan rapat-rapat itu agak maraton supaya target akhir bulan Januari ini sudah," sebut Yusril.
"Kalau dikatakan perdebatan sih tidak sebenarnya, tapi ada ide-ide, ada yang tetap ingin mempertahankan struktur Kepolisian tetap seperti sekarang. Ada juga pikiran-pikiran menghendaki Kepolisian itu ada kementerian," kata Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, Rabu (21/1/2026).
Baca juga: Komisi Percepatan Reformasi Polri Minta Laras Faizati, Adetya Pramandira, dan Fathul Munif Dibebaskan
Yusril menjelaskan, sampai saat ini Komisi Reformasi masih terus melakukan pembahasan terkait struktur Polri. Ia mengatakan bahwa salah satu isu ini juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Itu memang ada kepikiran seperti itu, dan belum diputuskan. Barangkali juga nanti komite Percepatan Reformasi Polri itu akan menyampaikan beberapa alternatif, rekomendasi kepada Presiden yang kita serahkan kepada beliau untuk memilih alternatif yang lain," jelas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyampaikan bahwa laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan segera disampaikan para Presiden Prabowo Subianto di akhir Januari 2026.
Baca juga: Banyak Kompromi, Bivitri Khawatir Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri Tidak Terlalu Kuat
"Memang paling tidak pada akhir bulan Januari ini sudah disusun draf laporan itu dan kami mengadakan rapat-rapat itu agak maraton supaya target akhir bulan Januari ini sudah," sebut Yusril.
(shf)
Lihat Juga :
