Pilkada 2020, MPR Ingatkan Jangan Sebarkan Kebencian dan Pecah Belah
Rabu, 16 September 2020 - 19:47 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan Pilkada) Serentak 2020 harus menjadi ajang pertarungan ide dan gagasan para pasangan calon (paslon). Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
PANGANDARAN - Sebanyak 270 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia bakal menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 . Wakil Ketua MPR , Jazilul Fawaid mengatakan pilkada harus menjadi ajang pertarungan ide dan gagasan para pasangan calon (paslon).
Sayangnya, fakta yang jamak terjadi di lapangan saat ini masyarakat, tim sukses dan paslon kerap kali menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan isu-isu yang memecah belah dengan berbagai media, terutama media sosial untuk tujuan meningkatkan elektabilitas. (Baca juga: Ketentuan Konser Musik di Pilkada Perlu Dipertimbangkan Ulang)
"Selama ini saya lihat patroli siber juga belum jalan. Jadi Bawaslu belum bisa menjangkau kampanye-kampanye negatif di medsos. Mestinya itu menjadi ranah Bawaslu untuk menertibkan. Kalau perlu penambahan anggaran ya ditambah," ujar politikus yang akrab disapa Gus Jazil ini di sela Sosialisasi Empat Pilar di Pondok Pesantren Asy-Syujaa'iyyah, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (16/9/2020).
Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengingatkan bahwa jika kampanye negatif terutama di medsos dibiarkan maka hal itu akan menjadi kebiasaan dan budaya buruk dalam setiap ajang pemilihan umum. "Masyarakat bisa jadi kecanduan fitnah. Karena ide dan gagasan paslon tidak didengar, tapi masyarakat itu menjadi lebih terpengaruh bukan pada visi misi calon, itu enggak sampai ke masyarakat, tapi yang sampai justru ampasnya, isu-isu sampah," jelasnya.
Karena itu, menurut Gus Jazil, dibutuhkan pendidikan politik baik oleh partai politik, paslon, tim sukses maupun penyelenggara pemilu. "Saya berharap semua calon ikut berpartisipasi dalam pendidikan politik, bukan malah melakukan kecurangan dan menebar kebencian. Karena sering kali yang ada di pikiran paslon, timses dan masyarakat itu bagaimana melakukan serangan fajar, misalnya, bukan bagaimana mensosialisasikan program," tuturnya.
Sayangnya, fakta yang jamak terjadi di lapangan saat ini masyarakat, tim sukses dan paslon kerap kali menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan isu-isu yang memecah belah dengan berbagai media, terutama media sosial untuk tujuan meningkatkan elektabilitas. (Baca juga: Ketentuan Konser Musik di Pilkada Perlu Dipertimbangkan Ulang)
"Selama ini saya lihat patroli siber juga belum jalan. Jadi Bawaslu belum bisa menjangkau kampanye-kampanye negatif di medsos. Mestinya itu menjadi ranah Bawaslu untuk menertibkan. Kalau perlu penambahan anggaran ya ditambah," ujar politikus yang akrab disapa Gus Jazil ini di sela Sosialisasi Empat Pilar di Pondok Pesantren Asy-Syujaa'iyyah, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (16/9/2020).
Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengingatkan bahwa jika kampanye negatif terutama di medsos dibiarkan maka hal itu akan menjadi kebiasaan dan budaya buruk dalam setiap ajang pemilihan umum. "Masyarakat bisa jadi kecanduan fitnah. Karena ide dan gagasan paslon tidak didengar, tapi masyarakat itu menjadi lebih terpengaruh bukan pada visi misi calon, itu enggak sampai ke masyarakat, tapi yang sampai justru ampasnya, isu-isu sampah," jelasnya.
Karena itu, menurut Gus Jazil, dibutuhkan pendidikan politik baik oleh partai politik, paslon, tim sukses maupun penyelenggara pemilu. "Saya berharap semua calon ikut berpartisipasi dalam pendidikan politik, bukan malah melakukan kecurangan dan menebar kebencian. Karena sering kali yang ada di pikiran paslon, timses dan masyarakat itu bagaimana melakukan serangan fajar, misalnya, bukan bagaimana mensosialisasikan program," tuturnya.
Lihat Juga :
