Ditjen Bina Adwil Kemendagri Percepat Rehabilitasi Aceh Pascabencana
Sabtu, 17 Januari 2026 - 16:00 WIB
loading...
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA mengatakan, pihaknya mempercepat rehabilitasi Sumatera pascabencana. Foto/istimewa
A
A
A
ACEH - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) percepat rehabilitasi Sumatera pascabencana. Khususnya untuk wilayah Aceh.
Hal itu dibahas dalam rapat Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul, Bogor. Acara yang berlangsung pada 14-16 Januari 2026 ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan program strategis serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menekankan pelaksanaan kegiatan pada 2026 tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata. Safrizal menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan inovasi kegiatan yang melampaui sekadar rapat dan perjalanan dinas, dengan orientasi kuat pada pencapaian indikator kinerja (IKU dan IKP) serta dampak yang luas.
Baca juga: BNPB Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Utara
“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Salah satu poin utama yang diangkat dalam pertemuan ini adalah peran aktif Ditjen Bina Adwil dalam sub-urusan bencana. Di sela-sela agenda kick off anggaran, Dirjen Safrizal terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat dan pemulihan di Aceh.
Safrizal juga memberikan perhatian khusus pada penanganan bencana di wilayah Sumatera, terutama Aceh. Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal telah ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lihat video: Rehab Pascabencana Dipercepat, Pemerintah Fokus Pulihkan Aceh dan Sumatra
Peran strategis ini menuntut penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil 2026 untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak. Salah satu fokus utama adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan selesai pada Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Safrizal terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat dan pemulihan di Aceh.
Sekretaris Ditjen Bina Adwil Sri Purwaningsih memaparkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 ditetapkan sebesar Rp362.032.974. Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung Prioritas Direktif Presiden, sehingga Pagu Efektif yang akan dikelola adalah sebesar Rp307.534.215.
Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil optimistis dapat mempertahankan kinerja tinggi, mengingat capaian realisasi anggaran 2025 yang berhasil menyentuh angka 99,45% dari pagu efektif per 14 Januari 2026.
Di sisi lain, Safrizal menegaskan peran vital Ditjen Bina Adwil sebagai motor penggerak urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan mandat regulasi, Ditjen Bina Adwil menjalankan fungsi pembinaan yang luas, meliputi, penyelenggaraan administrasi kewilayahan mencakup penataan batas negara dan wilayah, manajemen kawasan perkotaan, serta toponimi.
Kemudian, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) mencakup pembinaan terhadap Satpol PP, pemadam kebakaran, serta manajemen bencana di daerah.
Termasuk hubungan pusat-daerah dan kerja sama yakni, memastikan sinergi kelembagaan dan fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berjalan optimal.
“Rapat kick off ini diharapkan menjadi titik tolak bagi seluruh unit kerja di lingkup Ditjen Bina Adwil untuk segera melakukan percepatan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun, guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Hal itu dibahas dalam rapat Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul, Bogor. Acara yang berlangsung pada 14-16 Januari 2026 ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan program strategis serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menekankan pelaksanaan kegiatan pada 2026 tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata. Safrizal menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan inovasi kegiatan yang melampaui sekadar rapat dan perjalanan dinas, dengan orientasi kuat pada pencapaian indikator kinerja (IKU dan IKP) serta dampak yang luas.
Baca juga: BNPB Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Utara
“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Salah satu poin utama yang diangkat dalam pertemuan ini adalah peran aktif Ditjen Bina Adwil dalam sub-urusan bencana. Di sela-sela agenda kick off anggaran, Dirjen Safrizal terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat dan pemulihan di Aceh.
Safrizal juga memberikan perhatian khusus pada penanganan bencana di wilayah Sumatera, terutama Aceh. Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal telah ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lihat video: Rehab Pascabencana Dipercepat, Pemerintah Fokus Pulihkan Aceh dan Sumatra
Peran strategis ini menuntut penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil 2026 untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak. Salah satu fokus utama adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan selesai pada Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Safrizal terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat dan pemulihan di Aceh.
Sekretaris Ditjen Bina Adwil Sri Purwaningsih memaparkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 ditetapkan sebesar Rp362.032.974. Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung Prioritas Direktif Presiden, sehingga Pagu Efektif yang akan dikelola adalah sebesar Rp307.534.215.
Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil optimistis dapat mempertahankan kinerja tinggi, mengingat capaian realisasi anggaran 2025 yang berhasil menyentuh angka 99,45% dari pagu efektif per 14 Januari 2026.
Di sisi lain, Safrizal menegaskan peran vital Ditjen Bina Adwil sebagai motor penggerak urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan mandat regulasi, Ditjen Bina Adwil menjalankan fungsi pembinaan yang luas, meliputi, penyelenggaraan administrasi kewilayahan mencakup penataan batas negara dan wilayah, manajemen kawasan perkotaan, serta toponimi.
Kemudian, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) mencakup pembinaan terhadap Satpol PP, pemadam kebakaran, serta manajemen bencana di daerah.
Termasuk hubungan pusat-daerah dan kerja sama yakni, memastikan sinergi kelembagaan dan fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berjalan optimal.
“Rapat kick off ini diharapkan menjadi titik tolak bagi seluruh unit kerja di lingkup Ditjen Bina Adwil untuk segera melakukan percepatan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun, guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :
