Sesmendukbangga Dorong Daerah Serius Memanfaatkan Bonus Demografi

Data menunjukkan beberapa tantangan nyata: persentase pekerja yang masih terjebak dalam sektor informal masih tinggi — sekitar 59 persen bekerja di sektor informal, sementara hanya sekitar 41 persen yang bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial yang kuat.

Dengan dominasi pekerjaan informal, tekanan terhadap keselamatan kerja, penghasilan layak, dan kontribusi terhadap PDB menjadi lebih berat. Bonus demografi tanpa pekerjaan layak akan memperbesar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah.

Baca juga: Siapa Sebenarnya Ayatollah Khamenei dan Seberapa Berpengaruh Keluarganya di Iran?

Pendidikan dan Kualitas Tenaga Kerja

Sesmendukbangga menambahkan, bonus demografi hanya dapat menjadi kekuatan jika tenaga kerja usia produktif memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri dan layanan publik. Pendidikan karakter, keterampilan digital, serta kemampuan teknis menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas.

Daerah harus memiliki kecerdasan demografi (demographic intelligent) untuk memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan mereka, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Jangan sampai dibiarkan penduduk banyak yang menganggur.

“Pemda harus mampu membuat peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) yang menyelaraskan pertumbuhan penduduk dengan kemampuan fiskal, infrastruktur, dan layanan publik mereka”.

Oleh karena itu, Budi mengingatkan agar para pejabat dan pengambil keputusan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif bekerja serius memikirkan problematika kependudukan. "Banyak pekerjaan harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin bahwa investasi manusia bukan sekadar angka, tetapi kenyataan kualitas SDM yang siap bersaing di era global," ujar Budi.

Kemiskinan: Tren Menurun, tapi Masih Jadi Persoalan

Secara umum, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan arah yang positif. BPS melaporkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta penduduk — turun dari periode sebelumnya.

Hanya saja, Budi mengingatkan bahwa angka nasional ini menunjukkan masih adanya ketimpangan antarwilayah terutama di wilayah terluar. Di perdesaan, angka kemiskinan masih lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif serta jasa dan peluang belum merata di semua wilayah.