Gus Salam Usulkan Lembaga Permusyawaratan Syuriah untuk Perkuat NU di Masa Depan

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang KH Abdussalam Shoib menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan kelembagaan kolektif agar menjadi lembaga yang tangguh. Semacam Majelis Permusyawaratan Syuriah.

"Saat ini NU butuh kelembagaan kolektif supaya menjadi lembaga yang tangguh dari berbagai intervensi yang memungkinkan, NU di tarik dalam pusaran kepentingan tertentu. Istilah yang bisa digambarkan dengan mudah adalah semacam Majelis Permusyawaratan Syuriah," ujarnya, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Gus Salam sapaan akrab KH Abdussalam Shoib, Majelis Permusyawaratan Syuriah terdiri dari sejumlah ulama yang memimpin NU dalam satu periode secara kolektif dan kepemimpinannya ditunjuk bergiliran setiap tahun hingga selesai dalam satu periode lima tahun.

Baca juga: Kiai Imaduddin Banten Dorong Poros Baru Penyelamat NU

"Majelis Syuriah dapat merumuskan kepemimpinan tanfidziyah dalam satu periode yang diputuskan dalam Muktamar NU. Kenapa ide ini menjadi cara pandang baru dalam keberlangsungan kelembagaan NU. Karena NU membutuhkan itu," katanya.

Gus Salam menyatakan ada beberapa keutamaan yang dapat dijadikan fondasi kekokohan keberlangsungan kelembagaan NU dengan format Majelis Permusyawaratan Syuriah.

Pertama, institusi independen, NU akan mempunyai struktur yang mengembalikan fungsi syuriah sebagai supremasi institusi yang lebih independen, bisa memilah antara sikap individu dan sikap kelembagaan.

"Begitu pun dengan kebutuhan keputusan syari’ah keagamaan akan memiliki kekuatan yang legitimate karena manjadi pendapat yang jumhur," tuturnya.

Kedua, kontrol kelembagaan. Majelis Permusyawaratan Syuriah akan lebih memiliki obyektivitas dalam kontrol kelembagaan NU yang dijalankan oleh tanfidziyah.

Ketiga, konsistensi keberlanjutan. Saat ini, perkembangan NU perlu keberlanjutan tatanan di semua sektor. Ada banyak pengembangan ekonomi di berbagai kelembagaan NU yang telah berjalan dengan sangat produktif, ada banyak rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terus tumbuh, ada banyak lembaga pendidikan dan universitas yang semakin berkembang, ada banyak majelis keagamaan yang menjadi representasi jamaah NU.

"Semua ini tidak boleh menjadi ajang intervensi personal yang bisa merusak tatanan setiap ada pergantian periode kepengurusan," ucapnya.

Keempat, penjaga otorita institusi. Dengan adanya Majelis Permusyawaratan Syuriah tidak perlu lagi ada majelis tahkim yang menjadi lembaga pemutus masalah. Karena Majelis Permusyawaratan Syuriah melalui kepemimpinan yang kolektif bisa melakukan permusyawaratan yang dapat memutuskan persoalan antarpihak di internal NU maupun pihak yang melanggar aturan secara kelembagaan maupun secara syariah.

Kelima, penjaga martabat keilmuan. Majelis Permusyawaratan Syuriah adalah kumpulan para ulama yang legitimate kealimannya yang bisa mewakili keilmuan ahlussunah waljamaah di dalam forum intelektual islam di Indonesia maupun berbagai negara.

"Semoga pemikiran ini menjadi arah baru bagi NU yang harus tetap istiqomah an-nahdliyah baik sebagai jam’iyah maupun berkhidmat kepada jamaah, bangsa dan negara," katanya.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 2018-2023 itu menuturkan sejarah berdirinya NU secara institusional adalah sejarah keorganisasian keagamaan yang memiliki kekuatan ulama sebagai simbol ketokohan yang terlegitimasi baik sikap maupun gagasan. Keutamaan dari setiap dinamika yang terjadi di tubuh NU.

Gus Salam menuturkan Hadrotus Syaikh Kyai Hasyim Asy'ari memiliki legacy institusional yang sangat bersejarah, yaitu berkeputusan mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad dalam penguatan kemerdekaan yang menjadi keputusan kelembagaan NU saat itu.

"Kyai Wahab Hasbullah justru lebih dikenal dengan berbagai ide pembaharuan pergerakan ke-NU-an, mulai dari pelopor Komite Hijaz atas restu Kyai Hasyim, Nadhdlatut Tujjar, Taswirul Afkar, Syubbanul Wathon," katanya.

Ketua Yayasan Gerak Pengabdian Santri Indonesia (GPSI) itu melanjutkan Kyai Bisri Syansuri saat menjadi Rois Am sangat melekat sebagai ahli fiqih yang memiliki legacy perancang undang-undang pernikahan yang memasukkan ketentuan fiqih sebagai dasar pernikahan di Indonesia, dan juga berkeputusan Pancasila sebagai dasar negara yang legitimate berdasarkan fiqih siyasah.

Pun, Kyai Ali Maksum saat menjadi Rois Am sangat kuat dengan keadaan politik tarik menarik NU dalam kancah politik saat itu. Kyai Ali Maksum menjadi penggerak jalan damai bagi persatuan di antara kader NU yang telah terpolarisasi dalam berbagai jalan politik masing masing hingga Kyai Ali Maksum bersama Kyai Ahmad Siddiq melakukan langkah fiqih yang mendasari Pancasila sebagai asas tunggal dan kembalinya NU ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo tahun 1984.

"Saat Kyai Ahmad Siddiq menjadi Rois Am sangat dikenal sebagai salah satu perumus khittah 1926 sekaligus penjaga khittah 1926 yang konsisten. Dan, yang sangat di kenal dari Kyai Ahmad Siddiq hingga saat ini adalah rumusan trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariah," ujar Gus Salam.

Kyai Ilyas Ruhiyat saat menjadi Rois Am waktu itu, sangat kuat dengan konsistensi sikap dalam menghadapi keadaan politik orde baru yang berjarak dengan NU.

"Dengan konsistensi Kyai Ilyas Ruhiyat, Gus Dur yang waktu itu sebagai Ketua Umum Tanfidziyah justru memiliki penjaga kelembagaan NU yang sangat kokoh, konsisten dan tidak goyah dengan intervensi politik. Hingga Kyai Ilyas Ruhiyat ikut menjadi deklarator berdirinya PKB supaya kelembagaan NU tetap di jalan kelembagaan keagamaan," terangnya.

Begitu pun Kyai Sahal Mahfud saat menjadi Rois Am memiliki legacy keilmuan Fiqih Sosial sebagai metodologi fiqih yang kontekstual dan transformatif, melihat syariat Islam sebagai kerangka untuk menjawab masalah sosial kontemporer seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan krisis ekologi, bukan hanya hukum ritual.

Dan saat Kyai Ma’ruf Amin sebagai Rois Am sangat di kenal dengan konseptor ekonomi syariah Indonesia. Perannya sangat besar dalam memajukan ekonomi syariah nasional, memimpin pengembangan industri keuangan syariah, mempromosikan sertifikasi halal, mendorong sinergi antara ulama dan akademisi, serta menggerakkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia dengan prinsip keadilan, keumatan, dan kedaulatan.

"Tentu, sejarah panjang kelembagaan syuriah di NU sangat kental dengan kekuatan figur yang mampu beradaptasi dengan keadaan dan zaman yang sekaligus memiliki karakter sebagai penjaga jam’iyah," katanya.

Saat ini, perkembangan zaman dalam pengelolaan jam’iyah NU sangat dinamis. Keterbukaan akses dan jaringan dari semua pihak menjadi tantangan yang tidak mudah bagi NU. Siapa pun bisa menjadi mitra produktifnya NU baik dari sisi sosial, politik, budaya, bahkan ekonomi.

Karena itu, NU menjadi kelembagaan yang sangat diincar dari berbagai keinginan untuk memperluas pergerakan semua pihak yang berkepentingan dengan dampaknya kelembagaan NU.

Hingga banyak persoalan yang muncul di NU karena akibat dari situasi keterbukaan yang tidak bisa dibendung. Dan berbagai persoalan dan tantangan itu, NU butuh supremasi kelembagaan yang kuat. Maka, mengembalikan fungsi syuriah sebagai institusi yang memiliki ketangguhan konsistensi jam’iyah perlu dirumuskan.

"Salah satu cara pandang yang menguatkan supremasi syuriah adalah dengan menjadikan kelembagaan syuriah sebagai majelis kolektif para ulama yang secara sikap dan keilmuan memiliki konsistensi penjaga jam’iyah," kata Gus Salam.