Sekber GKSR Diresmikan, OSO: Satu Kekuatan Mewakili 17 Juta Suara Rakyat yang Tidak Terakomodir
Jum'at, 09 Januari 2026 - 08:19 WIB
loading...
Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) diresmikan di Jalan H.O.S Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bersama tujuh pimpinan partai politik (parpol) nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jalan H.O.S Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Sekber ini dibentuk untuk memperjuangkan hilangnya suara rakyat pada Pemilu 2024.
Adapun delapan partai nonparlemen tersebut adalah Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya. OSO menegaskan, pembentukan Sekber GKSR bukan koalisi politik, melainkan kerja sama politik yang menjadikan posisi semua pihak setara.
Baca juga: Deklarasi Sekber GKSR, OSO: Jangan Ada Isu Seolah-olah Kami Tidak Dukung Pemerintah
"Kalau koalisi itu ada yang jadi ketua bertanggung jawab dan mempunyai hak veto. Kalau kerja sama politik itu tidak ada hak veto," ujar OSO dalam sambutannya.
Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) itu mengatakan melalui kerja sama politik ini, seluruh partai memiliki hak yang sama untuk menyampaikan usulan dan gagasan, terutama dalam upaya menyelesaikan persoalan hilangnya suara pemilih dalam pemilu.
OSO itu menyoroti besarnya jumlah suara rakyat yang tidak terakomodasi, atau sekitar 17 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Angka tersebut, kata OSO, tidak boleh dianggap sepele. "Satu suara saja enggak boleh hilang, apalagi 17 juta. Ini kalau dibiarkan, bisa menjadi 50 persen," ujar OSO.
Baca juga: Mahfud Anggap Perjuangan Sekber GKSR Turunkan Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen Masih Terbuka
Dia juga mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya suara masyarakat. Pasalnya, pemilih telah datang berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk menggunakan hak pilih.
OSO menambahkan, Sekber GKSR mengusung simbol kepalan tangan bersatu. Menurut dia, gerakan ini menjadi wadah bagi suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen.
"Ini satu kekuatan yang mewakili rakyat yang 17 juta suaranya tidak terakomodir. Jangan main-main dengan 17 juta itu. Kalau orang punya perasaan punya hati, pasti dia nggak rela suaranya hilang sampai 17 juta," tegasnya.
Sekber GKSR ini, kata OSO, akan digunakan sebagai tempat merumuskan pandangan partai-partai nonparlemen atas isu-isu terkini. Seperti Parliamentary Threshold hingga isu penyelenggaraan Pilkada langsung atau via DPRD.
"Kita baru resmikan ini, seperti apa sikap Sekber terhadap isu terkini, itu akan didiskusikan secara setara di Sekber. Termasuk menyiapkan langkah dan strateginya," pungkasnya.
Adapun delapan partai nonparlemen tersebut adalah Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya. OSO menegaskan, pembentukan Sekber GKSR bukan koalisi politik, melainkan kerja sama politik yang menjadikan posisi semua pihak setara.
Baca juga: Deklarasi Sekber GKSR, OSO: Jangan Ada Isu Seolah-olah Kami Tidak Dukung Pemerintah
"Kalau koalisi itu ada yang jadi ketua bertanggung jawab dan mempunyai hak veto. Kalau kerja sama politik itu tidak ada hak veto," ujar OSO dalam sambutannya.
Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) itu mengatakan melalui kerja sama politik ini, seluruh partai memiliki hak yang sama untuk menyampaikan usulan dan gagasan, terutama dalam upaya menyelesaikan persoalan hilangnya suara pemilih dalam pemilu.
OSO itu menyoroti besarnya jumlah suara rakyat yang tidak terakomodasi, atau sekitar 17 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Angka tersebut, kata OSO, tidak boleh dianggap sepele. "Satu suara saja enggak boleh hilang, apalagi 17 juta. Ini kalau dibiarkan, bisa menjadi 50 persen," ujar OSO.
Baca juga: Mahfud Anggap Perjuangan Sekber GKSR Turunkan Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen Masih Terbuka
Dia juga mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya suara masyarakat. Pasalnya, pemilih telah datang berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk menggunakan hak pilih.
OSO menambahkan, Sekber GKSR mengusung simbol kepalan tangan bersatu. Menurut dia, gerakan ini menjadi wadah bagi suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen.
"Ini satu kekuatan yang mewakili rakyat yang 17 juta suaranya tidak terakomodir. Jangan main-main dengan 17 juta itu. Kalau orang punya perasaan punya hati, pasti dia nggak rela suaranya hilang sampai 17 juta," tegasnya.
Sekber GKSR ini, kata OSO, akan digunakan sebagai tempat merumuskan pandangan partai-partai nonparlemen atas isu-isu terkini. Seperti Parliamentary Threshold hingga isu penyelenggaraan Pilkada langsung atau via DPRD.
"Kita baru resmikan ini, seperti apa sikap Sekber terhadap isu terkini, itu akan didiskusikan secara setara di Sekber. Termasuk menyiapkan langkah dan strateginya," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
