PDIP Komitmen Menangkan 184 Cakada Nonkader, yang Membelot Bakal Disanksi

"Bung Karno menjalankan bagaimana Pancasila sebagai ideologi dunia. Jadi kalau ada yang berusaha menegatifkan Bung Karno, itu karena kekuatan neokolonialisme dan neoimperialisme yang hendak menjajah kita kembali," kata Hasto.

PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih, mendorong kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar. "Kita harus bisa menjadi pemimpin, bagaimana agar rakyat Indonesia mampu mengejar ketertinggalan kita, sehingga menjemput tugas sejarah kita menjadi bangsa pemimpin diantara bangsa lainnya," kata Hasto.

( ).

Pada kesempatan itu, Hasto juga berdialog dengan para calon kepala daerah ketika sesi tanya jawab. Di antaranya adalah Cawabup Sumenep Dewi Khalifah dan Cawabup Tangerang Selatan Rahayu Saraswati .

Sama seperti para cakada yang memuji sekolah cakada PDIP, Rahayu secara khusus bertanya soal sikap terkait RUU Cipta Kerja yang banyak dipertanyakan kaum buruh.

Hasto menjawab bahwa ideologi Pancasila berbasis falsafah kemanusiaan bahwa kemerdekaan Indonesia harus membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Ada juga sila kelima Pancasila bahwa negara menjamin rakyat mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak. Fakir miskin dan anak terlantar juga wajib dipelihara negara.

"Buruh, petani, adalah mayoritas rakyat kita. Maka kekuasaan harus hadir memberikan hak para buruh," kata Hasto.

RUU Cipta Kerja hadir merespons situasi bahwa kita hidup dalam kompetisi dengan negara lain. Ada sebuah benchmark terhadap produktivitas serta upah buruh Indonesia.

"Namun legislasi ini jangan sampai menghadirkan ketidakadilan baru, pemegang kapital menindas buruh. Maka hak buruh terhadap penghasilan berdasar UMR yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, itu bagian dari kesepakatn bersama. Tapi dari garis ideologi, negara bertujuan membuat pekerjaan layak," beber Hasto.

"Soal buruh asing, hanya yang selected berkaitan teknologi dan risiko tinggi, dimungkinkan ruang itu dibuka. Lalu bagi yang mendorong perubahan faktor eksternal. Namun yang berkaitan hajat hidup orang banyak seperti pertanian, energi, keuangan, maka aspek kedaulatan di bidang ekonomi harus benar-benar diperhatikan," ujarnya.