Strategi Mendagri Dorong Daerah Genjot Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinilai Tepat
Sabtu, 27 Desember 2025 - 20:24 WIB
loading...
Strategi Mendagri Tito Karnavian mendorong peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah melalui skema insentif fiskal dinilai tepat dan stragetis. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Strategi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam mendorong peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah melalui skema insentif fiskal dinilai merupakan langkah yang tepat dan strategis. Kebijakan ini bagus untuk mendorong pemda mengelola APBD secara optimal.
"Apalagi di tengah situasi efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) yang sangat ketat,” ujar analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo saat dihubungi, Sabtu (27/12/2025).
Baca juga: Mendagri Dorong Pemda Kejar Target Realisasi APBD untuk Perkuat Ekonomi Daerah
Menurutnya, skema penghargaan dan insentif fiskal berpotensi memacu iklim kompetisi sehat antar pemda. Namun demikian, ia mengingatkan agar penilaian tidak semata-mata berfokus pada tingkat serapan anggaran.
“Bukan tidak mungkin belanja dilakukan hanya untuk memenuhi aspek administratif. Padahal yang terpenting adalah belanja yang benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Senada, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh menilai kebijakan insentif fiskal yang diinisiasi Mendagri Tito Karnavian merupakan langkah rasional dalam merespons potensi pelambatan ekonomi.
Sejalan dengan arahan Mendagri, ia mengingatkan bahwa peningkatan serapan anggaran perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar penilaian kinerja daerah tidak semata-mata didasarkan pada angka serapan anggaran, melainkan juga pada efektivitas belanja dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Mendagri Minta Maaf Tak Bermaksud Remehkan Bantuan Malaysia
“Dalam literatur kebijakan publik, kinerja fiskal tidak pernah direduksi hanya pada tingkat penyerapan anggaran. Ukuran utama kinerja adalah outcome dan impact, bukan sekadar input. Dengan kata lain, yang relevan bukan seberapa besar APBD dibelanjakan, melainkan perubahan nyata apa yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Ricky.
Ia menambahkan, tekanan untuk mencapai realisasi tinggi di akhir tahun sering kali mendorong belanja yang dipaksakan, minim perencanaan matang, dan rentan inefisiensi.
“Akibatnya, APBD bisa terserap hingga 95 bahkan 100 persen, tetapi kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya daya beli tetap menjadi persoalan yang berulang setiap tahun,” tuturnya.
"Apalagi di tengah situasi efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) yang sangat ketat,” ujar analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo saat dihubungi, Sabtu (27/12/2025).
Baca juga: Mendagri Dorong Pemda Kejar Target Realisasi APBD untuk Perkuat Ekonomi Daerah
Menurutnya, skema penghargaan dan insentif fiskal berpotensi memacu iklim kompetisi sehat antar pemda. Namun demikian, ia mengingatkan agar penilaian tidak semata-mata berfokus pada tingkat serapan anggaran.
“Bukan tidak mungkin belanja dilakukan hanya untuk memenuhi aspek administratif. Padahal yang terpenting adalah belanja yang benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Senada, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh menilai kebijakan insentif fiskal yang diinisiasi Mendagri Tito Karnavian merupakan langkah rasional dalam merespons potensi pelambatan ekonomi.
Sejalan dengan arahan Mendagri, ia mengingatkan bahwa peningkatan serapan anggaran perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar penilaian kinerja daerah tidak semata-mata didasarkan pada angka serapan anggaran, melainkan juga pada efektivitas belanja dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Mendagri Minta Maaf Tak Bermaksud Remehkan Bantuan Malaysia
“Dalam literatur kebijakan publik, kinerja fiskal tidak pernah direduksi hanya pada tingkat penyerapan anggaran. Ukuran utama kinerja adalah outcome dan impact, bukan sekadar input. Dengan kata lain, yang relevan bukan seberapa besar APBD dibelanjakan, melainkan perubahan nyata apa yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Ricky.
Ia menambahkan, tekanan untuk mencapai realisasi tinggi di akhir tahun sering kali mendorong belanja yang dipaksakan, minim perencanaan matang, dan rentan inefisiensi.
“Akibatnya, APBD bisa terserap hingga 95 bahkan 100 persen, tetapi kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya daya beli tetap menjadi persoalan yang berulang setiap tahun,” tuturnya.
(shf)
Lihat Juga :
