Banyak Kompromi, Bivitri Khawatir Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri Tidak Terlalu Kuat
Minggu, 21 Desember 2025 - 12:15 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, kata Bivitri, jika bicara rekomendasi yang akan dikeluarkan, harus dinegosiasikan. Di satu pihak, ada Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie yang menurutnya mungkin mau banyak melakukan reformasi di tubuh Polri. Di sisi lain, ada anggota Komisi yang berasal dari kepolisian yang menurutnya tidak akan mau mengubah terlalu banyak hal.
"Karena ini status quo nyaman untuk banyak sekali polisi sekarang. Saya khawatir rekomendasinya pun banyak yang sifatnya juga ya hasil kompromilah, jadi mungkin nggak terlalu kuat juga," jelasnya.
Di sisi lain, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah sebulan lebih bekerja. Laporan itu akan disampaikan dengan metode omnibus.
Di akhir laporan, kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, Presiden Prabowo akan mendapatkan lampiran konsep RUU Polri, PP, dan aturan hukum lainnya yang terkait.
"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP, misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang TNI, Undang-Undang tentang Kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian," kata Jimly dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).
"Karena ini status quo nyaman untuk banyak sekali polisi sekarang. Saya khawatir rekomendasinya pun banyak yang sifatnya juga ya hasil kompromilah, jadi mungkin nggak terlalu kuat juga," jelasnya.
Di sisi lain, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah sebulan lebih bekerja. Laporan itu akan disampaikan dengan metode omnibus.
Di akhir laporan, kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, Presiden Prabowo akan mendapatkan lampiran konsep RUU Polri, PP, dan aturan hukum lainnya yang terkait.
"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP, misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang TNI, Undang-Undang tentang Kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian," kata Jimly dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).
Lihat Juga :
