CBC: Pendirian Koperasi Merah Putih Perkuat Ketahanan Sosial, Bukan Oligarki
Kamis, 18 Desember 2025 - 12:24 WIB
loading...
Warga melakukan aktivitas pada gerai sembako dan klinik kesehatan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mampang, Kota Depok, Jawa Barat. Foto/SindoNews/Yudistiro Pranoto
A
A
A
JAKARTA - Di tengah derasnya arus kapitalisme global, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Pendirian Koperasi Merah Putih merupakan bentuk pemerataan ekonomi masyarakat.
Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengatakan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan segelintir elite.
"Koperasi desa memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik," kata Deni, Jakarta, Kamis (18/12/2025). .
Baca juga: Menkop Ferry Sebut Ada Pihak Tak Senang Koperasi Jadi Besar
Namun, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. "Realitas hari ini menunjukkan, koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih," bebernya.
Akibatnya, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah benar-benar diwujudkan."Kebijakan Pro-Koperasi: Langkah yang sudah tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.
Deni menyebut, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat. Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.
Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengatakan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan segelintir elite.
"Koperasi desa memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik," kata Deni, Jakarta, Kamis (18/12/2025). .
Baca juga: Menkop Ferry Sebut Ada Pihak Tak Senang Koperasi Jadi Besar
Namun, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. "Realitas hari ini menunjukkan, koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih," bebernya.
Akibatnya, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah benar-benar diwujudkan."Kebijakan Pro-Koperasi: Langkah yang sudah tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.
Deni menyebut, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat. Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.
Lihat Juga :
