Menko Yusril Serahkan 33 Rekomendasi Kebijakan Strategis kepada 14 Kementerian/Lembaga
Rabu, 17 Desember 2025 - 14:46 WIB
loading...
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Foto/Felldy Asyla Utama
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra secara resmi menyerahkan 33 rekomendasi kebijakan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L). Rekomendasi ini diberikan untuk memastikan penyelarasan kebijakan nasional di empat sektor strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto .
Yusril menegaskan bahwa rekomendasi ini disusun melalui proses sinkronisasi dan penelaahan mendalam terhadap isu-isu strategis. Tujuannya, adalah menjamin keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Asta Cita Presiden.
"Rekomendasi kebijakan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, memastikan efektivitas program, serta menyelesaikan isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh satu kementerian secara mandiri," kata Yusril dalam konferensi persnya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
Baca Juga: Yusril Pastikan Polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Jadi Perhatian Komisi Percepatan Reformasi Polri
Dari 33 rekomendasi tersebut, Kementerian Hukum menerima porsi terbesar dengan 13 rekomendasi. Poin-poin penting mencakup beneficial ownership, interoperabilitas data kekayaan intelektual, keadilan restoratif (restorative justice), hingga pembaruan KUHP.
Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima 6 rekomendasi yang menyoroti penanganan warga keturunan Filipina (Filipino Descent), penanganan tahanan overstay, serta penguatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Hal menarik lainnya adalah rekomendasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk membentuk Lembaga Regulasi Nasional atau Badan Legislasi Nasional.
"Pembentukan Lembaga Regulasi Nasional atau istilah lain dalam Badan Legislasi Nasional ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perubahan undang-undang 2012 dan 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Yusril menegaskan bahwa rekomendasi ini disusun melalui proses sinkronisasi dan penelaahan mendalam terhadap isu-isu strategis. Tujuannya, adalah menjamin keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Asta Cita Presiden.
"Rekomendasi kebijakan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, memastikan efektivitas program, serta menyelesaikan isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh satu kementerian secara mandiri," kata Yusril dalam konferensi persnya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
Baca Juga: Yusril Pastikan Polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Jadi Perhatian Komisi Percepatan Reformasi Polri
Dari 33 rekomendasi tersebut, Kementerian Hukum menerima porsi terbesar dengan 13 rekomendasi. Poin-poin penting mencakup beneficial ownership, interoperabilitas data kekayaan intelektual, keadilan restoratif (restorative justice), hingga pembaruan KUHP.
Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima 6 rekomendasi yang menyoroti penanganan warga keturunan Filipina (Filipino Descent), penanganan tahanan overstay, serta penguatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Hal menarik lainnya adalah rekomendasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk membentuk Lembaga Regulasi Nasional atau Badan Legislasi Nasional.
"Pembentukan Lembaga Regulasi Nasional atau istilah lain dalam Badan Legislasi Nasional ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perubahan undang-undang 2012 dan 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Lihat Juga :
