Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
Selasa, 16 Desember 2025 - 23:02 WIB
loading...
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tiba di Gedung KPK, Selasa (16/12/2025) untuk menjalani pemeriksaan soal kasus kuota haji. Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Selasa (16/12/2025). Pemeriksaan ini merupakan kali kedua setelah perkara tersebut masuk ke tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, materi pemeriksaan kali ini terkait penghitungan dugaan kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut.
"Pemeriksaan kepada para saksi difokuskan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan BPK," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Juga: 8 Jam Lebih Diperiksa KPK, Gus Yaqut: Tolong Ditanyakan ke Penyidik
Selain Gus Yaqut, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari asosiasi penyelenggara ibadah haji . Menurutnya, pemeriksaan tersebut guna melengkapi keterangan saksi sebelumnya.
Menurutnya, pemeriksaan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara ini menjadi pelengkap dari puzzle-puzzle informasi dan keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik. "Mulai dari asal muasal kuota haji tambahan ini, di mana pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota, yang bertujuan untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji reguler di Indonesia."
Dalam penyidikan perkara ini, penyidik KPK juga berangkat ke Arab Saudi guna mengecek fasilitas haji di sana. Menurut Budi, temuan penyidik di Arab Saudi juga turut dikonfirmasi kepada Yaqut dan saksi lainnya.
"Itu juga kemudian tentunya menjadi pengayaan dalam proses penyidikan perkara ini. Sehingga ini menjadi utuh konstruksinya. Mulai dari awal proses diskresinya yang bertentangan dengan Undang-Undang 8 2019, kemudian pembagian kuotanya, kemudian adanya dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama," ucapnya.
Diketahui, selain memeriksa Yaqut, KPK pada hari ini juga meminta keterangan mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) M Tauhid Hamdi.
Seusai pemeriksaan, ia mengaku diperiksa terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024. "Saya lebih pendalaman tentang verifikasi data dengan BPK dengan KPK," kata Hamdi.
Selain itu, ia juga mengaku diperiksa terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHSP) BPK Semester I 2025. Dalam laporan itu disebutkan, terdapat permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp596,88 miliar terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, materi pemeriksaan kali ini terkait penghitungan dugaan kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut.
"Pemeriksaan kepada para saksi difokuskan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan BPK," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Juga: 8 Jam Lebih Diperiksa KPK, Gus Yaqut: Tolong Ditanyakan ke Penyidik
Selain Gus Yaqut, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari asosiasi penyelenggara ibadah haji . Menurutnya, pemeriksaan tersebut guna melengkapi keterangan saksi sebelumnya.
Menurutnya, pemeriksaan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara ini menjadi pelengkap dari puzzle-puzzle informasi dan keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik. "Mulai dari asal muasal kuota haji tambahan ini, di mana pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota, yang bertujuan untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji reguler di Indonesia."
Dalam penyidikan perkara ini, penyidik KPK juga berangkat ke Arab Saudi guna mengecek fasilitas haji di sana. Menurut Budi, temuan penyidik di Arab Saudi juga turut dikonfirmasi kepada Yaqut dan saksi lainnya.
"Itu juga kemudian tentunya menjadi pengayaan dalam proses penyidikan perkara ini. Sehingga ini menjadi utuh konstruksinya. Mulai dari awal proses diskresinya yang bertentangan dengan Undang-Undang 8 2019, kemudian pembagian kuotanya, kemudian adanya dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama," ucapnya.
Diketahui, selain memeriksa Yaqut, KPK pada hari ini juga meminta keterangan mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) M Tauhid Hamdi.
Seusai pemeriksaan, ia mengaku diperiksa terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024. "Saya lebih pendalaman tentang verifikasi data dengan BPK dengan KPK," kata Hamdi.
Selain itu, ia juga mengaku diperiksa terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHSP) BPK Semester I 2025. Dalam laporan itu disebutkan, terdapat permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp596,88 miliar terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.
(zik)
Lihat Juga :
