Prabowo Izinkan 125.000 Baju Reject Batal Ekspor Disalurkan untuk Korban Bencana
Selasa, 16 Desember 2025 - 08:39 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto mengizinkan 125.000 pakaian reject batal ekspor dari pabrik dalam negeri sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Sumatera. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) siap menyalurkan sebanyak 125.000 pakaian reject batal ekspor dari pabrik di dalam negeri sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Hal ini disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Tito mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana.
Baca juga: Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Sumatera, DPR: Pemulihan Listrik Harus Bertahap
Tito menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai. Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100.000 dan 25.000 potong pakaian.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” kata Tito.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.
Baca juga: KSAD Pimpin Sertijab 6 Jenderal TNI, Ada Pangdam hingga Danseskoad
“Saya kira bagus itu,” respons Prabowo. “Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana.”
Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp268 miliar, yang terdiri dari Rp60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak.
Pemerintah daerah telah diarahkan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu masyarakat terdampak, seperti pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi.
Selain itu, pemerintah terus mendorong solidaritas antardaerah. Hingga saat ini, bantuan dari daerah lain yang terpantau secara langsung mencapai Rp46 miliar, baik dalam bentuk bantuan dana langsung maupun dukungan berupa tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang dikirim langsung ke kabupaten dan kota yang terdampak paling parah, seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Hal ini disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Tito mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana.
Baca juga: Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Sumatera, DPR: Pemulihan Listrik Harus Bertahap
Tito menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai. Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100.000 dan 25.000 potong pakaian.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” kata Tito.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.
Baca juga: KSAD Pimpin Sertijab 6 Jenderal TNI, Ada Pangdam hingga Danseskoad
“Saya kira bagus itu,” respons Prabowo. “Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana.”
Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp268 miliar, yang terdiri dari Rp60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak.
Pemerintah daerah telah diarahkan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu masyarakat terdampak, seperti pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi.
Selain itu, pemerintah terus mendorong solidaritas antardaerah. Hingga saat ini, bantuan dari daerah lain yang terpantau secara langsung mencapai Rp46 miliar, baik dalam bentuk bantuan dana langsung maupun dukungan berupa tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang dikirim langsung ke kabupaten dan kota yang terdampak paling parah, seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.
(cip)
Lihat Juga :
