Konflik Thailand - Kamboja, Menanti Peran Indonesia sebagai Penjaga Keseimbangan ASEAN

Hanna Fauzie
Pecinta Sepak Bola dan Pemerhati Isu Internasional

TENSI ketegangan Thailand dengan Kamboja terus memanas. Perselisihan yang dipicu isu perbatasan, sentimen nasionalisme, dan dinamika politik domestik masing-masing negara kini merembet ke ranah yang seharusnya menjadi ruang netral: yakni panggung olahraga.

Kamboja memutusakan menarik seluruh atletnya di ajang SEA Games, Rabu (10/12/2025) atau sehari setelah upacara pembukaan. Keputusan ini diambil Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) setelah menerima desakan dari keluarga para atlet yang khawatir akan keselamatan kerabat mereka yang berada di Thailand, tuan rumah SEA Games.

Penarikan seluruh atlet Kamboja merupakan alarm bahwa tensi ini tidak lagi berhenti di meja diplomasi. Olahraga, yang umumnya berfungsi sebagai panggung solidaritas kawasan, mendadak berubah status menjadi barometer ketidaknyamanan politik.

Saat seperti inilah Indonesia harus kembali menunjukkan jurus andalan sebagai penjaga keseimbangan di ASEAN.

ASEAN dan Tradisi “Quiet Diplomacy” Indonesia

Indonesia tidak pernah memposisikan diri sebagai polisi kawasan. Perannya justru sering hadir dalam bentuk diplomasi tenang alias ‘Quiet Diplomacy’. Indonesia menawarkan konsultasi, ruang dialog, dan pendekatan yang menghormati kondisi politik negara lain.

Model ini sejalan dengan quiet diplomacy ala Hedley Bull, di mana negara mediator bekerja secara discreet untuk menghindari eskalasi publik, dan strategi constructive engagement yang dikembangkan ASEAN untuk menghadapi isu-isu sensitif.

Dalam sejarahnya, Indonesia berperan penting dalam meredam sejumlah konflik kawasan: mulai dari mediasi Kamboja–Vietnam pada 1980-an hingga fasilitasi Myanmar di berbagai periode transisi politiknya.

Dalam konflik Thailand–Kamboja, Indonesia kembali memainkan fungsi itu. Sebagai negara yang dipercaya kedua pihak, Indonesia memiliki modal diplomatik yang jarang dimiliki negara lain di ASEAN: rasa hormat. Indonesia dianggap tidak memiliki kepentingan langsung atas wilayah atau politik kedua negara, sehingga setiap langkahnya dipandang lebih netral dan stabil.

Peran ini semakin penting karena ASEAN memiliki prinsip non-interference yang sering membuat penyelesaian konflik bersifat lambat. Di tengah struktur yang cenderung pasif itu, Indonesia menjadi motor yang menghidupkan ruang dialog, baik melalui jalur resmi seperti ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, maupun jalur tidak resmi yang lebih cair.

Panggung Olahraga sebagai “Wake-Up Call”: Ketika SEA Games Tak Lagi Netral

Keputusan Kamboja menarik 110 delegasinya dari SEA Games bukan sekadar gesture politis; tapi pesan nyata bahwa konflik ini tidak bisa terus dipandang sebagai isu perbatasan semata. Ketika olahraga, sektor yang selalu dikampanyekan ASEAN sebagai perekat persatuan ikut terimbas, maka itu artinya ruang koordinasi kawasan sedang melemah.

Dalam sport diplomacy theory, olahraga dipahami sebagai soft power (Joseph Nye, 2008) yang mampu merekatkan hubungan negara. SEA Games seharusnya menjadi arena di mana rivalitas negara bertransformasi menjadi kompetisi sehat, bukan proyeksi ketegangan geopolitik.

Maka ketika atlet memilih mundur, itu adalah tanda bahwa suasana tidak lagi aman secara psikologis maupun politis. Di titik ini, Indonesia memiliki kepentingan langsung. Sebagai negara yang sering menjadi tuan rumah event olahraga, Indonesia paham betul bahwa keberhasilan penyelenggaraan sangat bergantung pada stabilitas kawasan.

Jika konflik bilateral dapat memengaruhi partisipasi negara lain, maka legitimasi event regional ikut dipertaruhkan.

Mengapa Indonesia Perlu Menunjukkan Perannya?

Setidaknya ada tiga alasan mengapa Indonesia bisa berperan dalam merdam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Pertama, stabilitas kawasan adalah kepentingan nasional Indonesia. Menurut Regional Security Complex Theory milik Barry Buzan, negara-negara dalam satu kawasan saling terikat oleh ancaman dan kepentingan keamanan yang sama.

Konflik Thailand–Kamboja tidak mungkin “tetap lokal” kondisi ini pasti memengaruhi stabilitas kawasan, termasuk Indonesia. Lalu, Indonesia sedang menata ulang perannya di dunia internasional. Sebagai negara yang semakin aktif di dunia multipolar, Indonesia membutuhkan legitimasi sebagai regional stabilizer.

Untuk mempertahankan role identity ini, Indonesia harus hadir ketika kawasan sedang goyah. Ketiga, tensi kedua negara ini merembet ke olahraga menciptakan preseden buruk. Dalam perspektif complex interdependence theory (Keohane & Nye), sektor-sektor non-keamanan seperti olahraga dapat menjadi jalur penting yang memengaruhi hubungan antarnegara. Jika jalur ini terganggu, maka jaringan interdependensi ASEAN melemah.

Lalu apa yang bisa dilakukan negara kita? Indonesia harus terus mendorong konsultasi bilateral dengan memfasilitasi kenetralan. Dalam teori mediasi Zartman & Touval, mediator yang tidak memihak (insider-partial) seperti Indonesia sering lebih efektif karena dipercaya oleh kedua belah pihak.

Indonesia juga diharapkan mendorong aktifnya mekanisme High Council ASEAN. Hal ini selaras dengan konsep preventive diplomacy dari PBB: menangani potensi konflik sebelum mencapai titik krisis. Lalu, Indonesia wajib memastikan memastikan panggung olahraga sebagai tempat yang aman.

Pendekatan ini mengikuti kerangka sports peacebuilding, yang menempatkan atlet sebagai aktor perdamaian yang membutuhkan ruang aman untuk berkompetisi. Indonesia pun selayaknya mampu memperkuat diplomasi publiknya. Diplomasi publik adalah bagian dari soft power yang mampu membangun persepsi positif tentang peran Indonesia sebagai penengah.

Tetangga Tak Bisa Dipilih, Tapi Bisa Dirangkul

ASEAN sering digambarkan sebagai keluarga besar. Namun seperti keluarga mana pun, tidak semua anggotanya selalu akur. Konflik Thailand–Kamboja mengingatkan kita bahwa kedamaian bukanlah kondisi statis; ia harus dijaga, dirawat, dan diperbarui terus-menerus.

Penarikan atlet Kamboja dari SEA Games adalah gejala, bukan sumber masalah. Kenyataan itu seharusnya sudah cukup untuk menggugah kawasan. Indonesia, dengan reputasinya sebagai mediator, tidak bisa berpangku tangan. Justru saat-saat inilah kapasitas diplomasi Indonesia diuji dan berpotensi kembali menjadi inspirasi.

Di dunia yang serba gaduh, Indonesia tidak perlu berteriak. Terkadang, diplomasi yang paling efektif adalah diplomasi yang paling tenang. Namun tenang bukan berarti diam. Karena di Asia Tenggara, menjaga harmoni adalah kerja tanpa henti dan Indonesia telah lama menjadi salah satu penjaganya.