DPR Minta Pemerintah Tambah Tunjangan Prajurit TNI di Perbatasan
Selasa, 15 September 2020 - 18:19 WIB
loading...
A
A
A
“Hitung-hitungan saya, anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk kompensasi yang layak bagi prajurit TNI itu Rp500 miliar,” ujar anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan itu.
Dia membandingkan tambahan anggaran yang besar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2020 ini. Misalnya, dana talangan utang yang nilainya hingga triliunan untuk badan usaha milik negara (BUMN), seperti Garuda Indonesia, PLN dan Krakatau Steel.
Sukamta menyebut mereka tidak sanggup bayar utang gara-gara salah kelola. Pemerintah, menurutnya, mudah sekali mengalokasikan dana triliunan untuk BUMN-BUMN yang merugi.
“Namun, ketika menyangkut dana yang dialokasikan kepada personal warga negara, pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya, pemerintah saat ini pelit kepada rakyat, tetapi murah hati kepada korporasi,” tuturnya.
(Baca: Tok! DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp43,3 Triliun Tahun Depan)
Dia membandingkan tambahan anggaran yang besar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2020 ini. Misalnya, dana talangan utang yang nilainya hingga triliunan untuk badan usaha milik negara (BUMN), seperti Garuda Indonesia, PLN dan Krakatau Steel.
Sukamta menyebut mereka tidak sanggup bayar utang gara-gara salah kelola. Pemerintah, menurutnya, mudah sekali mengalokasikan dana triliunan untuk BUMN-BUMN yang merugi.
“Namun, ketika menyangkut dana yang dialokasikan kepada personal warga negara, pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya, pemerintah saat ini pelit kepada rakyat, tetapi murah hati kepada korporasi,” tuturnya.
(Baca: Tok! DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp43,3 Triliun Tahun Depan)
Lihat Juga :
