Pertemuan Masyayikh di Ponpes Tebuireng Diharapkan Mampu Selesaikan Konflik PBNU
Sabtu, 06 Desember 2025 - 17:38 WIB
loading...
A
A
A
Risalah para masyayikh yang diyakini tidak memiliki tendensi memihak kepada pihak-pihak yang berkonflik ternyata belum cukup mampu meredakan polarisasi perseteruan yang sudah menyentuh supremasi syuriah sebagai ruh sejarah kelahiran Nahdhatul Ulama yang harus menjadi kompas perjalanan bagi pemegang otoritas organisasi.
Baca juga: Pernyataan Bersama Pimpinan Badan Otonomi NU terkait Persoalan di PBNU
Menurut dia, warga Nahdliyyin berharap digelarnya pertemuan para masyayikh di tempat kelahiran Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur yang akan diselenggarakan hari ini, Sabtu 6 Desember 2025.
“Silaturahmi ini diharapkan menghasilkan perbaikan jam’iyyah Nahdlatul Ulama secara menyeluruh dan menjauhkan perilaku tidak bijak serta merusak bangunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2021-2026,” katanya.
Ada beberapa hal yang seharusnya diselesaikan oleh forum ini. Pertama, status pengelola konsesi tambang dari pemerintah yang menjadi pemicu pertikaian antarpengurus PBNU yang menjadi sorotan publik sehingga mencoreng nama besar Nahdhatul Ulama (NU).
Kedua, menegaskan penyelesaian perangkat jam’iyyah yang berasa dalam situasi status quo karena tidak mendapatkan legalisasi kepengurusan sehingga tidak bisa operasional disebabkan tidak memiliki legitimasi kepengurusan sehingga menghambat layanan problem-problem keummatan di masyarakat.
Baca juga: Pernyataan Bersama Pimpinan Badan Otonomi NU terkait Persoalan di PBNU
Menurut dia, warga Nahdliyyin berharap digelarnya pertemuan para masyayikh di tempat kelahiran Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur yang akan diselenggarakan hari ini, Sabtu 6 Desember 2025.
“Silaturahmi ini diharapkan menghasilkan perbaikan jam’iyyah Nahdlatul Ulama secara menyeluruh dan menjauhkan perilaku tidak bijak serta merusak bangunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2021-2026,” katanya.
Ada beberapa hal yang seharusnya diselesaikan oleh forum ini. Pertama, status pengelola konsesi tambang dari pemerintah yang menjadi pemicu pertikaian antarpengurus PBNU yang menjadi sorotan publik sehingga mencoreng nama besar Nahdhatul Ulama (NU).
Kedua, menegaskan penyelesaian perangkat jam’iyyah yang berasa dalam situasi status quo karena tidak mendapatkan legalisasi kepengurusan sehingga tidak bisa operasional disebabkan tidak memiliki legitimasi kepengurusan sehingga menghambat layanan problem-problem keummatan di masyarakat.
Lihat Juga :
