Raja Juli Dituntut Mundur dari Menhut, Elite PSI: Itu Hak Prerogatif Presiden
Jum'at, 05 Desember 2025 - 17:28 WIB
loading...
A
A
A
Kendati demikian, Bestari menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Prabowo dalam menyiasati desakan mundur Raja Juli dari Menhut. Pasalnya, hanya Presiden yang punya kewenangan mencopot dan mengganti menteri.
"Biarlah nanti Presiden tentu konsentrasinya akan juga lebih pada bagaimana menyelesaikan persoalan ini baru menata lebih baik ke depan. Kita serahkan segala sesuatunya kalau kaitannya dengan jabatan, ya itu Presiden yang akan punya kewenangan tentunya," ucap Bestari.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR Usman Husin meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Hal itu dilandasi lantaran Raja Juli dinilai gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).
Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.
"Biarlah nanti Presiden tentu konsentrasinya akan juga lebih pada bagaimana menyelesaikan persoalan ini baru menata lebih baik ke depan. Kita serahkan segala sesuatunya kalau kaitannya dengan jabatan, ya itu Presiden yang akan punya kewenangan tentunya," ucap Bestari.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR Usman Husin meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Hal itu dilandasi lantaran Raja Juli dinilai gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).
Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.
Lihat Juga :
