DPR: Perlu Penguatan Anggaran Bencana Agar Negara Hadir Lebih Cepat dan Efektif
Kamis, 04 Desember 2025 - 22:36 WIB
loading...
DPR menilai harus ada penguatan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - DPR merespons terkait keterbatasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani b encana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera. Legislatif menilai perlu ada penyesuaian dan eskalasi resiko berdasarkan frekuensi bencana di Indonesia.
"Kami memandang bahwa anggaran BNPB harus selalu disesuaikan dengan eskalasi risiko dan frekuensi bencana di Indonesia. Bencana berskala besar seperti di Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran tidak hanya terkait operational response, tetapi juga mitigasi, edukasi masyarakat, kesiapsiagaan logistik, serta pemulihan pascabencana," kata Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).
Baca juga: Said Didu Soal Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera: Itu Serakahnomics, Hutan Lindung pun Diembat
Dia menilai perlu ada penguatan dan perluasan cakupan anggaran bencana terutama untuk penanganan cepat di tahap awal.
"Dalam konteks tersebut, kami melihat bahwa anggaran yang tersedia masih perlu diperkuat dan diperluas cakupannya, terutama untuk penanganan cepat di tahap awal bencana yang sangat menentukan penyelamatan jiwa. Ketika alokasi belum sepenuhnya ideal, wajar jika hal tersebut berimplikasi pada kecepatan mobilisasi dukungan logistik, relawan, dan sarana tanggap darurat di lapangan," ungkapnya
"Namun di sisi lain, perlu juga menekankan bahwa anggaran bukan satu-satunya faktor. Koordinasi antarinstansi, kesiapan daerah, serta distribusi peralatan dan jalur evakuasi juga memengaruhi efektivitas penanganan. Karena itu, penguatan sistem kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pembiayaan tetapi juga tata kelola dan mekanisme respon lintas sektor," tandasnya.
Baca juga: Menhut Raja Juli Siap Dievaluasi Jika Gagal Tangani Banjir Sumatera
Sebagai anggota komisi VIII yang bermitra dengan BNPB, ia mendorong agar kemampuan anggaran disesuaikan untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana
"Sesuai tupoksi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi VIII memiliki mandat untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana. Oleh karena itu, opsi penambahan anggaran darurat akan kami kaji secara komprehensif dalam pembahasan bersama pemerintah, terutama jika indikator kerawanan bencana dan kejadian bencana besar terus meningkat," sebutnya.
Dia mendorong adanya penguatan anggaran dalam penanggulangan bencana dengan beberapa prinsip yang menjadi landasan anggaran
"Pertama, fleksibel dan mudah digerakkan saat keadaan darurat, agar tidak terkendala birokrasi panjang ketika respon harus dilakukan dalam hitungan jam. Kedua, dialokasikan tidak hanya untuk respons, tetapi juga mitigasi dan edukasi masyarakat, sehingga mengurangi dampak dan biaya penanganan jangka panjang. Ketiga, diawasi secara ketat oleh DPR agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan sampai kepada korban yang membutuhkan.' Ujarnya
"Prinsipnya, Komisi VIII siap mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana apabila data dan evaluasi lapangan menunjukkan urgensi tersebut," tegasnya.
"Kami memandang bahwa anggaran BNPB harus selalu disesuaikan dengan eskalasi risiko dan frekuensi bencana di Indonesia. Bencana berskala besar seperti di Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran tidak hanya terkait operational response, tetapi juga mitigasi, edukasi masyarakat, kesiapsiagaan logistik, serta pemulihan pascabencana," kata Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).
Baca juga: Said Didu Soal Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera: Itu Serakahnomics, Hutan Lindung pun Diembat
Dia menilai perlu ada penguatan dan perluasan cakupan anggaran bencana terutama untuk penanganan cepat di tahap awal.
"Dalam konteks tersebut, kami melihat bahwa anggaran yang tersedia masih perlu diperkuat dan diperluas cakupannya, terutama untuk penanganan cepat di tahap awal bencana yang sangat menentukan penyelamatan jiwa. Ketika alokasi belum sepenuhnya ideal, wajar jika hal tersebut berimplikasi pada kecepatan mobilisasi dukungan logistik, relawan, dan sarana tanggap darurat di lapangan," ungkapnya
"Namun di sisi lain, perlu juga menekankan bahwa anggaran bukan satu-satunya faktor. Koordinasi antarinstansi, kesiapan daerah, serta distribusi peralatan dan jalur evakuasi juga memengaruhi efektivitas penanganan. Karena itu, penguatan sistem kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pembiayaan tetapi juga tata kelola dan mekanisme respon lintas sektor," tandasnya.
Baca juga: Menhut Raja Juli Siap Dievaluasi Jika Gagal Tangani Banjir Sumatera
Sebagai anggota komisi VIII yang bermitra dengan BNPB, ia mendorong agar kemampuan anggaran disesuaikan untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana
"Sesuai tupoksi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi VIII memiliki mandat untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana. Oleh karena itu, opsi penambahan anggaran darurat akan kami kaji secara komprehensif dalam pembahasan bersama pemerintah, terutama jika indikator kerawanan bencana dan kejadian bencana besar terus meningkat," sebutnya.
Dia mendorong adanya penguatan anggaran dalam penanggulangan bencana dengan beberapa prinsip yang menjadi landasan anggaran
"Pertama, fleksibel dan mudah digerakkan saat keadaan darurat, agar tidak terkendala birokrasi panjang ketika respon harus dilakukan dalam hitungan jam. Kedua, dialokasikan tidak hanya untuk respons, tetapi juga mitigasi dan edukasi masyarakat, sehingga mengurangi dampak dan biaya penanganan jangka panjang. Ketiga, diawasi secara ketat oleh DPR agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan sampai kepada korban yang membutuhkan.' Ujarnya
"Prinsipnya, Komisi VIII siap mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana apabila data dan evaluasi lapangan menunjukkan urgensi tersebut," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
