PDIP Desak BNPB Tetapkan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai Bencana Nasional
Senin, 01 Desember 2025 - 19:35 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana alam longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana alam longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional ini penting agar upaya penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan didukung sumber daya yang memadai.
Dengan korban jiwa yang terus bertambah dan kerusakan luas, langkah ini bentuk respons konkret terhadap kondisi darurat bencana yang tidak dapat diatasi secara optimal oleh pemerintah daerah saja.
Baca juga: Penanganan Bencana di Sumatera, Prabowo: Kita Hadapi Musibah dengan Solidaritas
Penetapan bencana nasional akan memastikan keterlibatan penuh pemerintah pusat untuk memulihkan kondisi warga terdampak sekaligus mempercepat mitigasi bencana berikutnya.
“Kami berharap Presiden dan BNPB segera mengambil keputusan ini demi keselamatan rakyat dan ketahanan daerah,” ujar Abidin, Senin (1/12/2025).
“Kondisi banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah sangat mengkhawatirkan dengan dampak korban jiwa dan kerusakan meluas. Karena itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan wilayah ini sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat lebih cepat, terkoordinasi, dan mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai. Penetapan ini adalah langkah penting demi keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak sekaligus mencegah dampak lebih buruk di masa depan,” tambahnya.
Dia menyesalkan pernyataan Kepala BNPB yang menyatakan bencana ini hanya mencekam di media sosial. “Itu sangat melukai rakyat yang terdampak bencana dan tidak menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat. Status bencana nasional seharusnya sudah ditetapkan dengan tegas oleh pemerintah dengan melihat fakta di lapangan, jangan sampai jatuh korban yang banyak baru bertindak,” ungkapnya.
Dengan korban jiwa yang terus bertambah dan kerusakan luas, langkah ini bentuk respons konkret terhadap kondisi darurat bencana yang tidak dapat diatasi secara optimal oleh pemerintah daerah saja.
Baca juga: Penanganan Bencana di Sumatera, Prabowo: Kita Hadapi Musibah dengan Solidaritas
Penetapan bencana nasional akan memastikan keterlibatan penuh pemerintah pusat untuk memulihkan kondisi warga terdampak sekaligus mempercepat mitigasi bencana berikutnya.
“Kami berharap Presiden dan BNPB segera mengambil keputusan ini demi keselamatan rakyat dan ketahanan daerah,” ujar Abidin, Senin (1/12/2025).
“Kondisi banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah sangat mengkhawatirkan dengan dampak korban jiwa dan kerusakan meluas. Karena itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan wilayah ini sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat lebih cepat, terkoordinasi, dan mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai. Penetapan ini adalah langkah penting demi keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak sekaligus mencegah dampak lebih buruk di masa depan,” tambahnya.
Dia menyesalkan pernyataan Kepala BNPB yang menyatakan bencana ini hanya mencekam di media sosial. “Itu sangat melukai rakyat yang terdampak bencana dan tidak menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat. Status bencana nasional seharusnya sudah ditetapkan dengan tegas oleh pemerintah dengan melihat fakta di lapangan, jangan sampai jatuh korban yang banyak baru bertindak,” ungkapnya.
(jon)
Lihat Juga :
