Banjir Besar Sumatera: Saat 'Untung Cepat' Menjadi Bencana
Senin, 01 Desember 2025 - 15:33 WIB
loading...
A
A
A
Di Sumatera Utara, WALHI menyebut bahwa banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli sebagai “bencana ekologis” dan menautkannya dengan pembukaan tutupan hutan di sekitar Ekosistem Batang Toru—wilayah penyangga hidrologis yang krusial.
Media massa juga melaporkan bahwa WALHI Sumut bahkan menuding keterlibatan perusahaan-perusahaan ekstraktif dan menuntut evaluasi serta penegakan hukum yang lebih keras. Mongabay juga memuat pernyataan kepala daerah setempat yang mengaitkan bencana dengan alih fungsi hutan, sawit, dan illegal logging, serta menegaskan bahwa curah hujan tinggi tak lagi “tertahan” di hulu.
Catatan skeptis yang sehat yaitu “diduga deforestasi” tidak boleh berubah menjadi vonis tanpa investigasi hidrologi dan tata kelola yang rapi. Namun, ketika pola narasinya konsisten lintas provinsi—hulu rusak, DAS rapuh, sedimentasi tinggi, tata ruang longgar—maka hipotesis deforestasi sebagai faktor struktural menjadi sangat masuk akal, bahkan sebelum kita masuk ke detail pelaku per lokasi.
Mengapa pola bencana ini terus berulang? Karena ekonomi sering memberi hadiah untuk yang cepat, bukan yang benar. Eksploitasi hutan tropis (kayu, pulp, perkebunan, tambang) menghasilkan arus kas dan PDRB yang tampak rapi di laporan tahunan.
Tetapi pada saat yang sama, ia memindahkan biaya ke “rekening publik”: jembatan putus, sawah tertimbun, sekolah rusak, penyakit pascabanjir, hilangnya hari kerja, dan trauma sosial. Ini adalah externalities klasik—biaya nyata yang tidak dibayar oleh pelaku, tetapi ditanggung masyarakat.
Data deforestasi nasional menunjukkan persoalan ini bukan anekdot. Pemerintah (melalui kanal kehutanan.go.id) menyebut deforestasi netto 2024 sekitar 175,4 ribu hektare (deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektare).
BPS juga menyediakan seri statistik deforestasi netto Indonesia (di dalam dan di luar kawasan hutan) untuk 2013–2022. Angka-angka ini tidak otomatis menjelaskan banjir spesifik di satu kabupaten—tetapi data ini menggambarkan “anggaran” kehilangan tutupan hutan yang menumpuk terus dari tahun ke tahun.
Media massa juga melaporkan bahwa WALHI Sumut bahkan menuding keterlibatan perusahaan-perusahaan ekstraktif dan menuntut evaluasi serta penegakan hukum yang lebih keras. Mongabay juga memuat pernyataan kepala daerah setempat yang mengaitkan bencana dengan alih fungsi hutan, sawit, dan illegal logging, serta menegaskan bahwa curah hujan tinggi tak lagi “tertahan” di hulu.
Catatan skeptis yang sehat yaitu “diduga deforestasi” tidak boleh berubah menjadi vonis tanpa investigasi hidrologi dan tata kelola yang rapi. Namun, ketika pola narasinya konsisten lintas provinsi—hulu rusak, DAS rapuh, sedimentasi tinggi, tata ruang longgar—maka hipotesis deforestasi sebagai faktor struktural menjadi sangat masuk akal, bahkan sebelum kita masuk ke detail pelaku per lokasi.
Ekonomi Sesaat vs Kerugian Jangka Panjang
Mengapa pola bencana ini terus berulang? Karena ekonomi sering memberi hadiah untuk yang cepat, bukan yang benar. Eksploitasi hutan tropis (kayu, pulp, perkebunan, tambang) menghasilkan arus kas dan PDRB yang tampak rapi di laporan tahunan.
Tetapi pada saat yang sama, ia memindahkan biaya ke “rekening publik”: jembatan putus, sawah tertimbun, sekolah rusak, penyakit pascabanjir, hilangnya hari kerja, dan trauma sosial. Ini adalah externalities klasik—biaya nyata yang tidak dibayar oleh pelaku, tetapi ditanggung masyarakat.
Data deforestasi nasional menunjukkan persoalan ini bukan anekdot. Pemerintah (melalui kanal kehutanan.go.id) menyebut deforestasi netto 2024 sekitar 175,4 ribu hektare (deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektare).
BPS juga menyediakan seri statistik deforestasi netto Indonesia (di dalam dan di luar kawasan hutan) untuk 2013–2022. Angka-angka ini tidak otomatis menjelaskan banjir spesifik di satu kabupaten—tetapi data ini menggambarkan “anggaran” kehilangan tutupan hutan yang menumpuk terus dari tahun ke tahun.
Lihat Juga :
