Pakar Komunikasi: Langkah BGN Jawab Kritikan dengan Perbaikan Tepat

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN ) dinilai menunjukkan sikap positif dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) degan menjawab kritikan dengan perbaikan. Pakar komunikasi Dr Emrus Sihombing mengapresiasi BGN tidak alergi terhadap kritik dan justru menjadikan masukan publik sebagai pendorong perbaikan.

“Saya pikir BGN soal MBG harus jujur bahwa banyak kritik dari berbagai kalangan. Tetapi justru karena kritik itu, banyak perbaikan dilakukan. Ini sangat positif,” kata Emrus di Jakarta, Kamis (27/11/2025). Ia menegaskan bahwa MBG adalah program milik masyarakat, sehingga wajar jika ada kritik. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana BGN merespons dengan langkah konkrit.

Baca juga: BGN Luncurkan Kampanye Nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia

“Tidak ada lembaga yang sempurna. Tetapi ketika kritik dan masukan dijawab dengan perbaikan, itu jauh lebih progresif dan bermanfaat,” ujarnya.



“Seringkali instansi ketika dikritik justru defensif. Namun saya melihat BGN berbeda, mereka terus memperbaiki. Ini luar biasa dan memberi harapan besar bahwa program Presiden Prabowo Subianto ini akan semakin dekat di hati masyarakat,” tandasnya.

Emrus menilai seluruh fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian, memang penting. Namun, menurutnya, pengawasan adalah kunci utama.

“Dari seluruh fungsi manajemen, yang paling penting adalah pengawasan dari semua unsur,” ujarnya.

Baca juga: Kini Ada 14.863 SPPG, BGN Targetkan 25.400 Dapur MBG Beroperasi

Ia menyarankan agar peran para Wakil Kepala BGN diperkuat, khususnya dalam hal pengawasan teknis dan legalitas pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, pembagian tugas pengawasan harus jelas dan berjenjang agar kesalahan tidak berulang.

Ia yakin kalau pengawasan yang dilakukan berjalan baik kasus keracunan yang beberapa waktu lalu terjadi bisa diatasi.

Menurut Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) ini pengawasan mencakup dua dimensi yaitu proses penyediaan makanan MBG, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Dan sspek legalitas dapur, termasuk kepatuhan terhadap aturan kepemilikan dan kapasitas operasional.

“Jangan sampai dapur berkapasitas 10-20 porsi tiba-tiba melayani hingga 30, tapi memakai badan hukum lain untuk mengakali batasan. Secara yuridis mungkin tidak melanggar, tapi itu akal-akalan. Jangan dimainkan,” tegasnya.

Emrus mengingatkan bahwa program MBG harus tetap berbasis ekonomi lokal. Karena itu, ia menolak keterlibatan politisi atau pihak yang tidak berpengalaman dalam bisnis makanan.

“Biarlah yang mengerjakan adalah mereka yang memang berpengalaman dalam memasak dan mengelola makanan. Jangan tiba-tiba orang politik atau pengusaha di luar bidang ini masuk hanya karena ada uangnya,” katanya.

Ia mendorong agar UMKM kuliner seperti warteg, rumah makan Padang, pengelola kantin sekolah, dan kelompok ibu rumah tangga diberi ruang dalam rantai pasok MBG.

“Jangan sampai program ini justru jadi lahan bisnis politikus atau pejabat. Saya mengimbau ketua umum parpol melarang kadernya masuk bisnis MBG kalau bukan bidangnya,” ujarnya.

Menurut Emrus, MBG merupakan program yang baik dan harus diperluas cakupannya. “Ke depan MBG bukan hanya untuk anak sekolah, ibu hamil, atau ibu menyusui. Tapi juga bisa diperluas untuk mengecek restoran-restoran dari sisi gizi dan kebersihannya. Supaya masyarakat umum ikut merasakan manfaatnya,” katanya.

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Emrus yakin BGN sudah memetakan titik-titik rawan yang perlu diantisipasi, terutama terkait lonjakan permintaan bahan pangan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kemendag, pemerintah daerah, dan BGN sendiri.

“Tanpa koordinasi, Nataru dan MBG bisa menjadi dua kekuatan yang saling menekan. Maka koordinasi harus solid,” katanya.

Emrus mendukung langkah tegas BGN dalam menutup dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
“Ini soal kesehatan generasi muda. Kita yang tua sudah menunggu giliran, jadi jangan main-main dengan gizi anak. Tutup semua dapur nakal,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan gizi nasional sangat menentukan kualitas SDM Indonesia 2045. “Saya keliling Indonesia, dari Papua sampai Aceh, melihat langsung kondisi gizi. MBG ini program bagus, tapi harus terus ditata agar memberi dampak besar,” ujarnya.

Ia menilai gagasan dan konsep yang digagas Presiden Prabowo sangat baik, khususnya dalam memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, ia berharap implementasi di lapangan terus diperkuat.

“Konsepnya hebat, Presiden Prabowo sudah menyiapkan fondasi. Sekarang semua tergantung implementasi di bawah. BGN sudah melakukan berbagai perbaikan sejauh ini dan itu sangat positif,” pungkasnya.