LAN Sebut Indek Kualitas Kebijakan 2025 Lampaui Target Nasional

JAKARTA - Kemampuan koordinasi antarkementerian dan lembaga serta pelaksanaan kebijakan di Indonesia dinilai masih tumpang tindih dan memiliki umur yang relatif pendek. Selain itu, kapabilitas Indonesia dalam memanfaatkan data di setiap proses perumusan kebijakan juga masih kurang.

Menyikapi laporan Good Government Index (CGGI) 2024: Asia Focus yang dilakukan Chandler Institute of Governance (CIG), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir menjadi instrumen kunci dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis bukti.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, pada Penyerahan Penghargaan IKK Award 2025, di The Samator Novotel, Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi ASN, LAN Ubah Sistem Pembelajaran Jadi Terintegrasi

Taufiq mengapresiasi partisipasi seluruh instansi pemerintah dalam pengukuran IKK 2025 ini. Taufiq menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi berpartisipasi dalam proses pengukuran. Dari angka tersebut sebanyak 39% instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal baik, melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni sebesar 30%.

Taufik menyebutkan, secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor, dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat tertinggi yakni Unggul.

“Capaian tersebut menunjukkan penguatan komitmen dan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dan tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola kebijakan di Tanah Air,” katanya, Rabu (26/11/2025).

Baca juga: Wujudkan SDGs 2030, LAN Perkuat Tata Kelola Pemerintahan di Pusat dan Daerah

Taufiq juga berpesan kepada seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan budaya IKK sebagai bagian dari budaya kerja bukan sekadar siklus penilaian. Selain itu, Taufiq juga mendorong peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan dan menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberikan apresiasi kepada LAN yang telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. IKK menjadi sebuah tools untuk mengetahui sejauh mana kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.

Emil juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan big data yang menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kebijakan publik yang lebih akurat, adaptif, dan responsif. Dalam konteks pemerintahan daerah, big data dapat dimaknai kemampuan untuk mengolah data yang tersedia dari berbagai sumber secara cepat, terstruktur, dan presisi sehingga dapat menghasilkan insight yang relevan bagi pengambil kebijakan.

Selain pemanfaatan big data dan data analytic, Emil juga mendorong pentingnya membangun harmonisasi kebijakan lintas sektor yang merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan konsisten, tidak tumpang tindih, dan menghasilkan dampak pembangunan yang optimal.

Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto menyampaikan kegiatan penilaian IKK merupakan bagian integral dalam melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya memperbaiki kualitas kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

“Dari perspektif tata kelola publik, dengan peningkatan skor IKK tidak hanya memperbaiki proses internal di pemerintahan, tetapi secara langsung berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. keberhasilan IKK 2025 menjadi inspirasi bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang responsif, akademis, dan berorientasi dampak bagi masyarakat.” ucapnya

Adapun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025, sebagai berikut

A. Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Hukum
3. Kementerian Kehutanan
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
9. Kementerian Pertanian
10. Kementerian Sosial

B. Badan/Lembaga

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan
3. Lembaga Administrasi Negara

C. Pemerintah Provinsi

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Provinsi Jawa Timur
3. Provinsi Kalimantan Timur

D. Pemerintah Kabupaten

1. Kabupaten Ciamis
2. Kabupaten Demak
3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kabupaten Lamongan
5. Kabupaten Maros
6. Kabupaten Paser
7. Kabupaten Purwakarta
8. Kabupaten Sukabumi

E. Pemerintah Kota

1. Kota Bontang
2. Kota Cirebon
3. Kota Denpasar
4. Kota Malang
5. Kota Padang
6. Kota Surabaya.