Kemendagri: Sinergitas Pusat dan Daerah Percepat Operasional Layanan Darurat 112
Rabu, 26 November 2025 - 16:27 WIB
loading...
Kemendagri menyebut sinergitas pemerintah pusat dan daerah percepat operasional layanan kedaruratan 112. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menyebut sinergitas pemerintah pusat dan daerah percepat operasional layanan kedaruratan 112. Untuk itu, integrasi kebijakan dan operasional layanan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali saat kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penciptaan Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Layanan Kedaruratan 112.
Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kabid Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
Baca juga: Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Kemendagri dan Kemenkes Audit Regulasi-Teknis Layanan Kesehatan
Dalam kesempatan itu, Komdigi menegaskan 112 merupakan nomor tunggal kedaruratan yang harus dapat diakses secara gratis oleh masyarakat dan terintegrasi dengan seluruh operator telekomunikasi. Hingga September 2025, layanan 112 telah aktif di 172 kabupaten/kota.
”Namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi daerah, kesiapan infrastruktur, serta belum meratanya kapasitas SDM operator. Penguatan integrasi dengan nomor darurat lain, standarisasi SOP call center, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi fokus utama agar layanan 112 dapat berjalan lebih optimal,” katanya, Rabu (26/11/2025).
Baca juga: Kemendagri: Layanan Kedaruratan 112 Butuh Dukungan Regulasi hingga Infrastruktur
Ali menyebut Provinsi DKI Jakarta telah memiliki layanan Jakarta Siaga 112 yang beroperasi sejak 2017 dengan sistem validasi laporan, mekanisme dispatch terpadu, serta pemanfaatan data untuk kebijakan publik, termasuk penyusunan peta kerawanan. Meski demikian, tingkat penggunaan layanan oleh masyarakat masih rendah sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif.
“Jakarta juga mencatat response time rata-rata delapan menit, lebih cepat dari target nasional 15 menit,” katanya.
Sementara, Kota Surabaya memiliki command center terintegrasi yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kewenangan langsung menggerakkan unit lapangan tanpa menunggu persetujuan berjenjang. Surabaya juga menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah, terutama di wilayah perbatasan seperti Sidoarjo dan Gresik, dengan prinsip kemanusiaan sebagai dasar penanganan darurat.
“Sosialisasi publik melalui radio, media sosial, dan kampanye langsung ke masyarakat menjadi kunci meningkatnya penggunaan layanan 112 di kota tersebut,” katanya.
Ali berharap, kegiatan ini mengidentifikasi empat isu utama dalam penyelenggaraan layanan kedaruratan 112 yaitu integrasi layanan, validasi laporan untuk mencegah hoaks dan prank call, kecepatan tindak lanjut laporan sesuai target response time, serta peningkatan kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah pusat dan daerah sepakat bahwa keberhasilan 112 membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, SDM, dan tata kelola kolaboratif antarlembaga guna memastikan penanganan kejadian darurat berlangsung cepat dan akurat,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali saat kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penciptaan Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Layanan Kedaruratan 112.
Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kabid Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
Baca juga: Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Kemendagri dan Kemenkes Audit Regulasi-Teknis Layanan Kesehatan
Dalam kesempatan itu, Komdigi menegaskan 112 merupakan nomor tunggal kedaruratan yang harus dapat diakses secara gratis oleh masyarakat dan terintegrasi dengan seluruh operator telekomunikasi. Hingga September 2025, layanan 112 telah aktif di 172 kabupaten/kota.
”Namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi daerah, kesiapan infrastruktur, serta belum meratanya kapasitas SDM operator. Penguatan integrasi dengan nomor darurat lain, standarisasi SOP call center, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi fokus utama agar layanan 112 dapat berjalan lebih optimal,” katanya, Rabu (26/11/2025).
Baca juga: Kemendagri: Layanan Kedaruratan 112 Butuh Dukungan Regulasi hingga Infrastruktur
Ali menyebut Provinsi DKI Jakarta telah memiliki layanan Jakarta Siaga 112 yang beroperasi sejak 2017 dengan sistem validasi laporan, mekanisme dispatch terpadu, serta pemanfaatan data untuk kebijakan publik, termasuk penyusunan peta kerawanan. Meski demikian, tingkat penggunaan layanan oleh masyarakat masih rendah sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif.
“Jakarta juga mencatat response time rata-rata delapan menit, lebih cepat dari target nasional 15 menit,” katanya.
Sementara, Kota Surabaya memiliki command center terintegrasi yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kewenangan langsung menggerakkan unit lapangan tanpa menunggu persetujuan berjenjang. Surabaya juga menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah, terutama di wilayah perbatasan seperti Sidoarjo dan Gresik, dengan prinsip kemanusiaan sebagai dasar penanganan darurat.
“Sosialisasi publik melalui radio, media sosial, dan kampanye langsung ke masyarakat menjadi kunci meningkatnya penggunaan layanan 112 di kota tersebut,” katanya.
Ali berharap, kegiatan ini mengidentifikasi empat isu utama dalam penyelenggaraan layanan kedaruratan 112 yaitu integrasi layanan, validasi laporan untuk mencegah hoaks dan prank call, kecepatan tindak lanjut laporan sesuai target response time, serta peningkatan kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah pusat dan daerah sepakat bahwa keberhasilan 112 membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, SDM, dan tata kelola kolaboratif antarlembaga guna memastikan penanganan kejadian darurat berlangsung cepat dan akurat,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
