Gelar Mukernas ke-2, Asphirasi Soroti Kebijakan Umrah Mandiri

JAKARTA - Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) menyoroti regulasi umrah mandiri. Kebijakan tersebut menjadi momentum biro travel perjalanan ibadah haji dan umrah untuk meningkatkan pelayanan.

Hal itu dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-2 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, pada 24–25 November 2025. Acara ini dihadiri lebih dari 276 anggota dari total 375 peserta terdaftar, serta diikuti ketua DPD, pengurus pusat, dan berbagai mitra strategis penyelenggara perjalanan umrah dan haji.

Mukernas yang mengangkat tema “Meneguhkan Langkah dan Menyongsong Arah Baru: Penguatan Fondasi dan Strategi Asphirasi di Tengah Dinamika Tantangan Internal dan Eksternal” ini menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus langkah strategis menghadapi dinamika regulasi industri umrah dan haji yang semakin cepat, terutama di tengah perkembangan teknologi dan ekosistem digital berbasis AI.

Baca juga: Legalisasi Umrah Mandiri, Komnas Haji Ingatkan Perlindungan Jemaah dan Aturan Turunan yang Jelas

Sekjen Asphirasi sekaligus Ketua Panitia Mukernas Retno Anugerah Andriyani, menekankan urgensi Mukernas sebagai ruang strategis penguatan sinergi antaranggota, terlebih menghadapi perpindahan kewenangan penyelenggaraan umrah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji.

Sejumlah perubahan penting turut dibahas dalam forum ini, termasuk regulasi umrah mandiri yang sempat menjadi kekhawatiran pelaku usaha.

“Ketika aturan umrah mandiri ini legal, itu memang menjadi suatu ketakutan tersendiri. Tentunya pasti kita ada ketakutan tersendiri,” katanya, Selasa (25/11/2025).

Retno menegaskan perubahan regulasi justru menjadi momentum travel umrah untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan. Melalui Mukernas, pihaknya memberikan sedikit motivasi atau kepastian ke anggota bahwa umrah mandiri ini tidak akan menjadikan masalah buat usaha.

Baca juga: Umrah Mandiri Legal, Pemerintah Harus Pastikan Mitigasi Risiko bagi Jemaah

“Kita harus berani berubah, kita harus mengikuti modernisasi saat ini. Ketika memang teman-teman yang semua umrah mandiri kita punya legalitasnya, kita tawarkan saja apa yang mereka mau. Jadi sebenarnya kita sudah punya modal untuk itu, jadi teman-teman cuma tinggal kita beri panduan untuk lebih mengubah cara strategi marketingnya," ujarnya.

Retno juga menjelaskan perbedaan sistem Haji Khusus tahun ini. Dengan skema B-to-B-to-C, PIHK kini mendapatkan porsi lebih besar dalam pengelolaan jemaah, meskipun tetap wajib melapor ke Masyariq (muassasah).


Retno mengatakan, Asphirasi yang menampung 2.043 jemaah dalam satu user juga mendapatkan Maktab 111, salah satu maktab terdekat dan berstatus VIP. Terkait haji non-kuota atau Mujamalah, Retno menyebut hingga saat ini belum ada informasi final dari otoritas Saudi.

“Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya jalur Mujamalah tetap ada, meski jumlahnya terbatas dan keluarnya tidak dapat dipastikan,” ungkapnya.

Waketum Bidang Organisasi Nur Hayat, menyatakan meski pihaknya menargetkan penambahan anggota hingga mencapai 500 orang pada tahun ketiga, namun yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas. “Hari ini kita sudah memulai sesuatu yang baru dengan memberikan talkshow-talkshow terkait transformasi digital,” ujarnya.

Terkait dengan langkah menghadapi umrah mandiri, dia menambahkan, pihaknya tentu tidak ingin anggotanya terjebak perang harga. “Kita harus memunculkan sesuatu yang berbeda sehingga masyarakat tetap memilih travel sebagai perjalanan umrah dan traveling lainnya. Nah itu sementara dari kita," katanya.

Ketua Harian Asphirasi Muhammad Fadli Abdurahman, menyampaikan informasi terbaru Arab Saudi telah mencabut layanan visa umrah B2C, sehingga jemaah tidak lagi bisa membuat visa langsung melalui Nusuk, dan wajib melalui provider resmi yang bekerja sama dengan syarikah dan muassasah.

“Dengan update ini, seluruh jemaah harus melalui PPIU resmi. Informasi seperti ini yang terus kami perbarui agar anggota tidak tertinggal,” ujarnya.

Ketua Umum Asphirasi Amaludin Wahab menegaskan komitmen asosiasi dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta kualitas layanan penyelenggaraan umrah di seluruh Indonesia.

Melalui Mukernas II, Asphirasi menegaskan diri sebagai asosiasi yang responsif terhadap perkembangan industri umrah dan haji, terutama di tengah perubahan regulasi internasional, digitalisasi, dan persaingan berbasis teknologi.

“Konsolidasi anggota, penguatan fondasi organisasi, inovasi program, hingga peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama tahun 2026,” katanya.

Dalam sesi pleno, sejumlah program unggulan untuk tahun 2026 ditetapkan. Pertama, penambahan anggota berkualitas dengan target penambahan 100 PIHK baru dan target penambahan 200 PPIU baru. Namun fokus bukan sekadar jumlah, melainkan peningkatan kualitas layanan.

Kedua, peluncuran Program Haji Mujamalah Asphirasi. Program ini akan diumumkan secara resmi dan disiapkan bagi anggota yang berkualifikasi.

Ketiga, umrah bersama / umrah akbar tahunan. Target tiga pesawat dari Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Dan keempat, penguatan SDM dan Digitalisasi Travel. Berbagai pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, pelatihan tour leader, pelatihan pembimbing haji dan umrah, dan transformasi bisnis di era AI.

Dengan hadirnya ratusan peserta, puluhan sesi pembahasan, serta antusiasme tinggi dari para pelaku usaha travel, Mukernas II menjadi tonggak penting menuju layanan umrah Indonesia yang semakin modern, profesional, dan terpercaya.

Acara juga dihadiri Plt Dirjen Pengawasan Kementerian Haji, Harun Ar-Rasyid, yang menekankan pentingnya kepatuhan regulasi, tata kelola yang baik, serta kolaborasi erat antara penyelenggara travel dan otoritas haji Arab Saudi.