Komnas HAM Beberkan 5 Ketentuan Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di KUHAP Baru
Minggu, 23 November 2025 - 07:54 WIB
loading...
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Foto/Instagram Anis Hidayah
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) membeberkan lima ketentuan potensi pelanggaran HAM di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang baru disahkan DPR pada Selasa, 18 November 2025. Potensi itu ditemukan setelah Komnas HAM melakukan kajian terhadap draf RKUHAP baru.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Ia pun mengingatkan potensi pelanggaran HAM pasca disahkan KUHAP baru. Pertama, ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan.
"Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa, harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban," kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).
Baca juga: KUHAP yang Baru Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Ia pun mengingatkan potensi pelanggaran HAM pasca disahkan KUHAP baru. Pertama, ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan.
"Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa, harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban," kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).
Baca juga: KUHAP yang Baru Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Lihat Juga :
